Semburan Lumpur Lapindo yang Bukan Hanya Persoalan Ganti Rugi

mongabayWahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur melakukan uji kualitas udara di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sekitar. Tujuannya, untuk mengetahui apakah udara di area tersebut terpapar gas yang keluar dari semburan lumpur Lapindo.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, pengukuran kualitas udara itu menggunakan alat pendeteksi reaksi logam terhadap kandungan gas yang keluar dari pusat semburan lumpur. Enam alat buatan Jepang bernama eco checker dipasang di lima titik, di permukiman warga sekitar tanggul lumpur Lapindo. Sedangkan satu alat dipasang di kantor Walhi Jawa Timur, di Surabaya.

“Eco checker dipasang di teras rumah warga, di Desa Glagaharum, Jatirejo, Kalitengah, Siring dan Candi Pari. Alat tersebut bantuan dari Japan NGO Network for Indonesia (JANNI),” kata Rere kepada Mongabay, awal Oktober.

Selain memasang alat di teras rumah warga agar mudah terkena hembusan angin, warga juga dapat membuat catatan arah dan kecepatan angin, bau udara, serta masalah kesehatan yang timbul. “Eco checker akan menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari tiga gas yang diperiksa: klorin, H2S (hidrogen sulfida), dan SO2 (sulfur dioksida). Gas ini yang keluar dari semburan lumpur Lapindo. Untuk mengetahui seberapa jauh level ancaman gas, alat ini akan dikirim ke pabrikannya di Jepang yang dalam sebulan ada hasilnya.”

Secara umum, ada perubahan warna pada lempeng logam eco checker. Reaksi terhadap klorin dan hidrogen sulfida, paling banyak di utara Desa Kalitengah dan sebelah barat Desa Candi Pari. “Dari penampakannya, wilayah utara dan barat yang banyak terpapar.”

Trend penyakit yang diderita masyarakat di dua Puskesmas, Porong dan Tanggulangin, menunjukkan peningkatan penderita ISPA hingga 200 persen. Lilik, korban lumpur yang spindah ke sebelah barat Porong menuturkan, saat menetap di Desa Renokenongo, banyak warga desa yang mengeluhkan sakit pernafasan karena menghirup bau tidak sedap setiap hari. “Di awal semburan, warga mengeluh mual dan pusing karena bau gas dari semburan lumpur, kebanyakan kena infeksi saluran pernafasan akut.”

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Anita Dewi Moelyaningrum mengatakan, senyawa sulfur merupakan gas berbahaya bagi saluran pernafasan manusia. Sulfur dapat menimbulkan hujan asam yang merusak berbagai benda. “Senyawa klorin dan hidrogen sulfida juga berefek kronis bila terus terpapar senyawa ini. Paling tidak, 25 tahun ke depan diketahui seseorang mengidap kanker atau tidak.”

Unsur senyawa H2S yang tidak berwarna, mudah terbakar dan berbau busuk, dapat mengganggu kesehatan seperti merusak pernafasan, sistem syaraf, iritasi mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala dan sesak nafas, hingga gangguan keseimbangan.

“Seharusnya, warga yang hidup diselimuti gas tersebut memakai alat pelindung seperti penutup mulut dan hidung,” imbuh Anita.

Kualitas air

Selain mengukur kualitas udara, Walhi Jawa Timur juga melakukan pengukuran kualitas air, khususnya sungai, tambak, dan sumur warga. Sungai Porong di selatan tanggul dan Sungai Alo di utara, dipilih untuk diteliti kandungan logam beratnya. “Logam berat yang dipantau adalah timbal dan cadmium,” jelas Rere.

Pengecekan kualitas air ini bekerja sama dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Surabaya dan Laboratorium Farmakologi Universitas Brawijaya Malang. Pengujian dilakukan terhadap parameter air, endapan dan biota yang ada. “Pengukuran sudah dilakukan Agustus lalu hanya hasilnya belum keluar.”

Walhi Jawa Timur menilai, selama ini belum ada penelitian komprehensif mengenai dampak semburan lumpur Lapindo terhadap lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul lumpur.

“Ini sebagai dasar advokasi masyarakat yang hidup di sekitar tanggul. Mereka harus mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, sekaligus langkah untuk dilakukannya pemulihan dan rehabilitasi lingkungan.”

Rere menambahkan, hingga kini persoalan lumpur Lapindo terkesan berkutat pada ganti rugi tanah dan bangunan warga. “Pemerintah harusnya melakukan langkah pemulihan dengan memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat, yang sampai sekarang belum ada kepastian,” pungkasnya.

(c)mongabay.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *