Pembangunan Be(re)ncana Di Pulau Jawa

Siaran Pers bersama ED Walhi Region Jawa

Jakarta, 17 September 2019.

Pesisir Selatan Jawa merupakan sisi terluar Pulau Jawa yang menghadap Samudera Hindia, terletak di ring of fire dan berhadapan langsung dengan megathrust busur Jawa. Dalam 1 dekade terakhir selain menghadapi resiko bencana geologis dalam bentuk gempa dan erupsi gunung berapi, pesisir selatan jawa juga menanggung resiko bencana hidrometeorologis seperti bencana banjir, longsor dan gelombang pasang.

Edo Rakhman, Koordinator Kampanye WALHI mengungkapkan bahwa kerentanan Pulau Jawa mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang menghancurkan sabuk pantai selatan jawa, kawasan buffer zone sistem hidrologis di pegunungan dan infrastruktur yang dibangun di zona bencana.

WALHI mengidentifikasi sekitar 30 titik proyek atau investasi dan kebijakan pemerintah di sepanjang pesisir selatan jawa berpotensi meningkatkan risiko bencana. “Ke 30 titik ini berupa tambang pasir besi, tambang emas, proyek infrastruktur bandara dan transportasi darat serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” tandas Edo.

Tubagus, Direktur WALHI Jakarta mengungkapkan bahwa Jakarta dan Banten mengalami peningkatan bencana banjir dan rob sebagai dampak dari penurunan fungsi sistem hidrologis kawasan tangkapan air dan kerusakan kawasan pesisir.
Tubagus juga menyoroti peningkatan kejadian bencana hidrometeorologis di Jakarta dan Banten, menurutnya, “kerentanan Jakarta dengan banjir dan kekeringan tidak bisa dijawab hanya dengan kebijakan sektoral atau parsial administratif, tetapi harus di buatkan roadmap lintas batas Jakarta – Jawa Barat. Sedangkan di Banten, kerentanan bencana meningkat selain karena perubahan landscape hutan yang dikelola oleh Perhutani, juga dipengaruhi oleh maraknya industri dan pertambangan semen di Provinsi Banten.”

Rere Christianto Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur mengungkapkan, bahwa pemberian konsesi tambang di kawasan pesisir selatan Jawa Timur meningkatkan kerawanan bencana secara signifikan. Tanpa keberadaan konsesi tambang saja, kami mencatat ada tujuh jenis ancaman bencana di pesisir selatan Jawa Timur seperti gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor. Keberadaan konsesi tambang yang membongkar kawasan hutan, perbukitan dan pesisir menggandakan angka kerawanan bencana di wilayah ini. Akibatnya, saat ini ada lebih dari 400.000 jiwa di setidaknya 80 desa di pesisir selatan Jawa Timur yang secara langsung terdampak meningkatnya kerentanan bencana akibat perluasan investasi pesisir selatan Jawa Timur yang mengabaikan keselamatan warga.

Selain kontribusi tambang, Rere juga mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur di Jawa Timur berpotensi meningkatkan kerawanan bencana, “seperti PLTU yang meningkatkan kerentanan korban bencana pada masa emergency, dan proyek infrastruktur Jalan Lintas Pantai Selatan yang berpotensi meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi karena fragmentasi ekosistem dan sosial.”

Hal senada disampaikan Meiki Paendong, Direktur WALHI Jawa Barat. “Tambang Pasir Besi dan Pasir Laut merusak kawasan sempadan pantai dan meningkatkan intrusi air laut, meningkatkan kerawanan masyarakat di 5 kabupaten terhadap bencana gempa dan tsunami.”

Selain tambang, Meiki juga menyoroti kebijakan ekonomi, “proyek-proyek kawasan ekonomi khusus dalam bentuk infrastruktur dan pariwisata yang dibangun di kawasan rentan bencana, seolah membawa publik ke tempat beresiko bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Meiki menjelaskan bahwa proyek-proyek seperti ini tanpa di dasari dengan mitigasi dan adaptasi kerentanan bencana. Tentunya akan sangat berbahaya, karena bencana dengan misteri waktunya hampir bisa dikatakan pasti kejadiannya.

Beberapa proyek yang berpotensi meningkatkan resiko bencana menurut Meiki diantaranya adalah proyek pengembangan dua bandara di pantai selatan, jalan tol dan kereta cepat yang membelah kawasan rawan pergerakan tanah, waduk Jatigede yang terletak di jalur sesar Baribis yang mengancam masyarakat Kabupaten Sumedang dan Indramayu dengan Banjir Bandang, PLTU Pelabuhan Ratu yang berpotensi meningkatkan krisis pasca gempa karena gagal teknis.

Halik Sandera, Direktur WALHI Jogja mengungkapkan bahwa proyek-proyek strategis nasional selain meningkatkan kerawanan bencana di lokasi proyek.

Adanya proyek tersebut akan menstimulasi kerusakan lingkungan dan kerentanan bencana di kawasan sumber material bangunan, berupa tambang semen di kawasan karst dan pasir di pesisir,” tandas Halik Sandera.

Ismail, Direktur WALHI Jawa Tengah, juga mengungkapkan bahwa kerentanan masyarakat pesisir selatan jawa meningkat atas gempa dan tsunami, dipengaruhi oleh dua hal mendasar, pertama pertambangan pasir besi yang menghabiskan kenampakan bentang pesisir.

Tambang semen di Nusakambangan yang menjadi pelindung pesisir Jawa Tengah dari tsunami khusunya masyarakat kota Cilacap.” Ungkap Ismail.

Ismail juga mengkritisi sistem penyediaan listrik interkoneksi Jawa-Bali yang rentan terhadap gangguan, beberapa bulan yang lalu ketika terjadi sedikit gangguan listrik di Jakarta yang padam seharian, menimbulkan kepanikan massal.

Masyarakat kota yang sangat tergantung dengan peralatan elektronik, bagaimana kalau PLTU-nya hancur akibat gempa ? Tentu akan meningkatkan resiko terhadap masyarakat,” tandasnya.

Kontak Narasumber:
Edo Rakhman – Eknas WALHI (081356208763)
Rere – WALHI Jatim (083857642883)
Tubagus – WALHI Jakarta (085693277933)
Meiki – WALHI Jabar (085721452117)
Ismail – WALHI Jateng (0811800763)
Halik – WALHI Jogja (085228380002)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *