Selamat Hari HAM (PA), Di mana Jawa Timur Semakin Sakit Akibat Perampasan Ruang Hidup

Wahyu Eka Setyawan (Bidang Kampanye Walhi Jatim)

Hari HAM yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember, menjadi suatu peringatan yang cukup menyesak di dada. Bagaimana tidak, hampir satu dekade lebih pasca tumbangnya rezim otoritarian Suharto, tidak ada satu pun tanda-tanda penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, maupun penegakkan dan perlindungan HAM untuk rakyat.

Di Indonesia masih berceceran kasus-kasus HAM masa lampau yang belum diselesaikan, mulai dari tragedi 65, peristiwa Tanjung Priok, Kudatuli, hilangnya Herman, Bimo dan Suyat, hingga misteri kematian Munir. Bahkan presiden sudah berganti empat kali pasca reformasi, namun hingga kini masih belum menunjukan titik terang. Situasi ini semakin diperburuk dengan semakin kuatnya represifitas negara terhadap rakyatnya melalui skema perampasan ruang hidup, baik melalui kekerasan maupun undang-undang.

Kondisi tersebut secara tidak langsung menegaskan jika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, benar-benar tidak ada taringnya. Tidak hanya itu saja, UUD RI Tahun 1945 yang memuat secara kompleks terkait apa itu Hak Asasi Manusia masih dianggap sekedar angin lalu. Lantas, bagaimana nasib UU HAM yang termanifestasi dalam UU No. 39 Tahun 1999 , UU No. 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvenan hak ekonomi sosial dan budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvenan hak sipil dan politik, tentu sangat jauh sekali dari harapan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia semakin meluas dan masif. Tidak hanya itu saja, pemenuhannya pun masih sebatas diskursus tanpa ada implementasi masif. Seakan-akan pada konteks penyelesaian, pemenuhan hingga penegakkan HAM di Indonesia hanya sebatas kata manis yang terucap dari bibir para pemangku kepentingan. Kita lihat saja, bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM seperti perampasan ruang hidup masih menjadi headline utama dalam setiap pewartaan, dan selalu menjadi komoditas utama dalam pemilu.

Saat menuju kontes pemilihan ekskutif hingga legislatif, selalu saja mereka mengumbar janji palsu tentang HAM. Tapi faktanya hingga detik ini belum ada secercah harapan, baik penyelesaian kasus HAM masa lalu, pengusutan pelanggaran HAM, hingga pada konteks penegakkan dan pemenuhan HAM bagi rakyat.

Jawa Timur Juara Pelanggaran HAM

Walhi Jatim mencatat sepanjang tahun 2015 sampai 2019, total ada sekitar 81 orang dikriminalisasi, mereka tersebar di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Batu, Banyuwangi, Lumajang, Jember dan Tuban. Mereka yang dikriminalisasi merupakan para pejuang lingkungan yang hendak mempertahankan ruang hidupnya dari ekspansi kapital di berbagai sektor. Mulai dari sektor properti, hutan, pertambangan hingga manufaktur. Kondisi tersebut menunjukan kompleksitas problem perampasan ruang hidup di Jawa Timur, yang koheren dengan konteks pelanggaran HAM. Situasi tersebut mungkin bisa lebih parah, karena masih banyak konflik dan juga pelanggaran HAM di Jawa timur yang belum terekspos.

Berbicara pada konteks pelanggaran dan penegakkan HAM, rakyat di Banyuwangi masih belum mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya, baik di wilayah hulu ataupun hilir. Di wilayah hulu, rakyat terancam terkesklusi dari wilayah kelolanya, hal ini terjadi karena adanya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Banguwangi Azwar Anas kepada PT. Bumisuksesindo (BSI) dan PT. Damai Suksesindo (DSI) yang penuh tipu muslihat, karena berkongkalikong dengan aktor nasional. Telah mengorbankan kelestarian Tumpang Pitu sebagai wilayah lindung menjadi wilayah pertambangan emas. Konflik panjang pun tak terelakan, rakyat yang tidak setuju dengan pertambangan tersebut melawan dengan sekuat tenaga. Puncaknya kala Budi Pego dikriminalisasi oleh PT. BSI dengan tuduhan komunis, sebagai akibat dari penolakannya terhadap tambang emas. Tidak hanya budi seorang yang dikriminalisasi, masih ada tiga orang yang juga dituduh komunis kasusnya masih mengambang.

Proyek tambang emas Tumpang Pitu ini merupakan contoh buruk penegakkan dan pemenuhan HAM bagi rakyat. Baik oleh pemerintah pusat maupun lokal seakan-akan tutup mata, mereka turut menjadi aktor yang memfasilitasi tambang emas. Di sisi lain, peran sektor perbankan juga menjadi sorotan. Di dalam kasus Tumpang Pitu ada 12 bank yang memberikan suntikan dana dalam proyek ini, salah satunya adalah HSBC, UOB, BNP Paribas dan lain-lainnya. Institusi perbankan ini turut menjadi aktor yang memfasilitasi perampasan ruang hidup rakyat, karena dana yang diinvestasikan ke tambang emas telah memicu beroperasinya tambang emas,dan pada akhirnya membawa petaka bagi rakyat.

Sementara di wilayah hilir Banyuwangi, seperti yang terjadi di Desa Bayu. Para petani hutan masih berjuang untuk mendapatkan wilayah kelolanya. Namun mereka harus berhadapan dengan Perhutani selaku pengelola wilayah hutan yang dilegitimasi oleh negara. Perhutani seringkali melakukan intimidasi dan represi kepada para petani hutan, salah satunya ialah Satumin. Satumin sendiri dikriminalisasi oleh Perhutani, akibat ia seringkali menanam di wilayah hutan tanpa seizin mereka. Padahal Satumin sudah turun temurun menggarap lahan hutan seperti petani lainnya, tetapi oleh Perhutani dianggap merambah hutan dan difitnah telah merusak tanaman kopi miliknya. Saat itu Satumin dan kawan-kawannya sesama petani hutan sedang berjuang memperoleh hak kelola atas hutan. Di wilayah hilir lainnya, warga Pakel juga tengah berjuang mempertahankan hak atas tanahnya yang telah diserobot oleh perkebunan swasta bernama PT. Bumisari. Padahal dalam izin HGU perkebunan, wilayah kelola PT. Bumisari tidak mencakup wilayah Kecamatan Pakel. Dampaknya sekitar 26 orang diperiksa oleh polisi atas laporan dari pihak perkebunan.

Tidak hanya itu saja, di wilayah metropolitan Surabaya, warga Sepat Lidah Kulon Surabaya yang ingin mempertahankan waduk sakti Sepat dari ekspansi industri properti juga dikriminalisasi. Mereka diperkarakan oleh PT. Ciputra selaku pengembang perumahan citraland. Tercatat awalnya ada empat orang yang dikriminalisasi dengan ditetapkan oleh Polda Jatim sebagai saksi. Seiring berjalannya waktu dua orang pejuang waduk Sepat bernama Dian dan Darno menjadi tersangka. Mereka dituduh memprovokasi serta merusak properti Ciputra, padahal waduk masih dalam sengketa dan belum sah menjadi hak Ciputra, bahkan secara gamblang tidak ada yang dirusak. Namun pengadilan menghukum mereka seakan-akan kriminal, keduanya dihukum bersalah. Pasca keluar dari jeruji besi, sesaat sebelum hari raya Idul Fitri mereka kembali ditahan tanpa dasar yang jelas. Mereka benar-benar diperlakukan sebagai kriminal berbahaya, hak-haknya tidak dihargai sebagai warga negara.

Tidak cukup itu saja, ketidakadilan struktural juga dialami oleh para petani di Tuban. Warga yang menolak kilang minyak di atas lahan produktif diintimidasi dan direpresi. Mereka dianggap sebagai hama yang harus disingkirkan, padahal tanah mereka adalah hak yang harus dipertahankan. Parahnya tiga orang harus dikriminalisasi akibat menolak kilang minyak. Dan kini intensitas intimidasi semakin kencang, kala aparatur keamanan dengan backing politisi melakukan serangkaian intimidasi legal, berbalut program pembangunan infrastruktur prioritas nasional.

Di Pasuruan dan Malang para petani juga masih was-was, pasalnya intimidasi pihak-pihak yang mengklaim atas lahan mereka tidak henti-hentinya menebar teror. Di Pasuruan TNI AL mengklaim lahan di 10 desa, yakni Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Alastlogo, Semedusari, Tampung, Gejugjati, Branang di Kecamatan Lekok dan Desa Sumberanyar di Kecamatan Nguling. Konflik terkait klaim tanah oleh TNI AL telah berlangsung sejak tahun 1960an, dengan luasan wilayah klaim tanah sekitar 3.676 ha. Intimidasi berupa peluru nyasar, pemagaran paksa hingga wilayah desa yang dijadikan tempat latihan simulasi perang menjadi pemandangan yang harus diterima warga. Hingga kini tidak ada kejelasan nasib dari para petani terkait hak atas tanahnya. Sementara di Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, tepatnya di desa Tegalrejo, warga masih bertahan mempertahankan tanahnya dari perluasan HGU PTPN XII Pancursari. Tanah yang menjadi poros kehidupan warga terancam dirampas PTPN, dengan dalih masuk dalam HGU. Hak atas tanah masih menjadi barang langka, di saat negara sedang gembar-gembor tentang reforma agraria.

Di lain sisi perampasan tanah berkedok pembangunan infrastruktur proyek prioritas nasional juga mulai masif. Mulai proyek jalan tol, waduk, jalur kereta api, bandara, pembangkit listrik tenaga uap hingga energi panas bumi. Di Jawa Timur sendiri akan ada eksploitasi energi panas bumi dari Ponorogo hingga Banyuwangi. Di tengah kebutuhan listrik yang surplus, panas bumi akan menjadi ancaman serius bagi rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, alih-alih melakukan konversi energi ke baru terbarukan nyatanya PLTU juga dibangun secara masif.

Kontradiksi yang nyata dari proyek energi ini adalah persinggungannya dengan kawasan lindung. Jika merujuk pada buku wilayah pembangunan energi panas bumi oleh ESDM, rata-rata wilayah yang dieksploitasi merupakan kawasan lindung yang memiliki fungsi vital.

Problem eksploitasi kawasan hulu juga menyerang Kota Batu yang menjadi peyangga utama DAS Brantas, selain akan dihancurkan dengan skema kawasan ekonomi khusus pariwisata, juga akan dieksploitasi untuk energi panas bumi, sebagaimana di Perda RTRWnya.

Sementara itu, di wilayah Jombang hingga Pasuruan yang dikenal sebagai Blok Brantas, kembali dihidupkan untuk dieksploitasi. Tidak kapok dengan adanya peristiwa lumpur Lapindo, pemerintah seakan-akan abai dengan hak rakyat untuk hidup dilingkungan baik dan sehat, dengan diterbitkannya izin eksplorasi migas di Jombang dan sekitar lumpur panas Lapindo. Keselamatan rakyat kembali dipertaruhkan, belum hilang bau menyengat gas bumi di wilayah Lapindo. Kini luka lama itu akan dibangkitkan kembali, seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Semua hal gila tersebut selalu dalihnya untuk ekonomi dan investasi.

Refleksi Hari HAM

Lapindo merupakan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan maha dahsyat. Ribuan manusia tereksklusi dari tanah kelahirannya, tanah-tanah tak lagi produktif yang menyebabkan padi hilang tak tersisa. Sungai tercemar hingga ke laut, berdampak pada kerusakan eksosistem sungai dan laut, yang paling mudah ditemui ialah mulai berkurangnya populasi ikan di kali Porong. Tidak hanya sungai tanaman-tanaman hijau pun terkontaminasi racun, air pun sudah tak layak untuk dikonsumsi. Kesehatan rakyat mulai menurun, akibat semburan tak kunjung selesai.

Namun bodohnya, di sekitar area lumpur akan dieksploitasi lagi demi akumulasi keuntungan. Lapindo adalah contoh nyata kejahatan kemanusiaan dan lingkungan, pembunuhan yang secara sistematis dan masif terhadap ekosistem. Kasus lumpur Lapindo adalah bukti nyata penegakan HAM (PA), di mana hak-hak dasar rakyat diabaikan. Harusnya kasus lumpur lapindo sudah menjadi pelanggaran HAM berat bertajuk ecocide.

Lapindo adalah contoh hampanya pengakkan HAM, tentu masih banyak rakyat di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang masih belum dipenuhi hak-haknya. Baik itu hak atas tanah, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak sebagai warga negara, hingga kini masih dianggap sebagai liyan.

Perampasan ruang hidup sendiri merupakan bentuk pelanggaran HAM, karena bertentangan dengam Deklarasi Universal, UUD RI 1945 ataupun UU HAM, UU HAM Ekosob dan UU HAM Sipol. Karena dalam aturan dasar tersebut jelas-jelas tidak merestui penghisapan dan penindasan atas manusia. Bahkan jika ditarik benang merah, melebihi manusia itu sendiri yakni untuk seluruh kehidupan di Indonesia.

10 Desember ini adalah sejarah kelam bagi penegakkan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Di Jawa Timur tidak ada perubahan signifikan terhadap HAM itu sendiri. Selama kekuasaan masih dikuasai elite untuk kepentingan akumulasi dan kekuasaannya, para pembela HAM masih terjebak dalam jebakan oligarki, rakyat masih menggantungkan asa pada “dagelan lima tahunan.” Maka setiap 10 Desember kita akan semakin hampa tanpa suara, kecuali rintihan kecil sebagai umpatan atas ketidakberdayaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *