Tingginya Intensitas Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur dan Pentingnya Peran Pemerintah

*Catatan Kritis Walhi Jatim Atas Bencana Hidrometeorologi

Figure 1, data diolah dari BNPB dan BPBD Jawa Timur

Bencana Hidrometeorologi secara umum dapat dipahami sebagai proses atau fenomena alam  pada atmosfer, hidrologi atau oseanografi yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau adanya kerusakan lingkungan yang masif.

Secara lebih luas bencana ini disebabkan oleh peristiwa meteorologi dan iklim yang ekstrim, seperti banjir, kekeringan, angin topan, tornado, atau tanah longsor. Mereka bertanggung jawab atas sebagian kecil dari bahaya alam dan terjadi di semua wilayah di dunia, meskipun frekuensi dan intensitas bahaya tertentu dan kerentanan masyarakat terhadapnya berbeda antar wilayah. Badai hebat, angin kencang, banjir, dan kekeringan berkembang pada skala spasial dan temporal yang berbeda, tetapi semuanya dapat menjadi bencana yang menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan merenggut ratusan ribu nyawa setiap tahun di seluruh dunia.

Mengapa terjadi bencana ini? Perubahan meteorologi dan iklim merupakan suatu keniscayaan serta siklus tahunan dari alam. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Sauerborn dan Ebi (2012), mengungkapkan jika bencana alam itu resikonya akan semakin tinggi kala dipengaruhi dampak dari aktivitas manusia kala mengelola dan memanfaatkan alam, dalam hal ini antropogenik. Di mana salah satu faktor penyebab perubahan iklim, pemanasan global hingga meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi adalah adanya peningkatan emisi gas rumah kaca karena deforestasi dan aneka kegiatan ekonomistis manusia lainnya.

Lalu, penelitian lanjutan menambahkan jika deforestasi semakin meluas, maka ia akan menghasilkan daerah albedo (ukuran seberapa banyak cahaya yang mengenai permukaan dipantulkan tanpa diserap) yang tinggi, seperti lahan kosong, akan menyebabkan penurunan curah hujan karena pengurangan evapotranspirasi, konveksi, dan aliran kelembaban atmosfer horizontal. Di sisi lain, penurunan efisiensi evapotranspirasi tanpa mengubah albedo permukaan dapat meningkatkan presipitasi karena peningkatan konveksi dan aliran kelembapan atmosfer horizontal sebagai kompensasi penurunan evapotranspirasi (Takashi et al, 2017)

Salah satu dampak dari bencana hidrometeorologi yakni adanya siklon tropis (juga dikenal sebagai topan dan badai), badai petir, hujan es, tornado, badai salju, hujan salju lebat, longsoran salju, gelombang badai pantai, banjir termasuk banjir bandang, kekeringan, gelombang panas, dan cuaca dingin. Kondisi hidrometeorologi juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan bahaya lain seperti tanah longsor, kebakaran hutan alam, wabah belalang, epidemi, hingga penyebaran zat beracun dari material letusan gunung berapi dan paling fatal yakni terputusnya siklus alam.

 

Bencana di Jawa Timur

Di Jawa Timur secara kumulatif berdasarkan perhitungan dari catatan BNPB dari tahun 2013 sampai pada tahun 2019 telah terjadi 2676 bencana hidrometeorologi. Rinciannya adalah banjir sebesar 743 kasus, longsor 514 kasus, kekeringan 66 kasus, kebakaran hutan 361 kasus, gelombang pasang 22 kasus dan angin kencang sebanyak 970 kasus. Jika dilihat dari pendekatan pendekatan per kasus, setiap tahunnya ada peningkatan jumlah bencana, dari tahun 2013 dan 2014 ada sekitar 233 kasus, lalu meningkat menjadi 297 kasus pada tahun 2015, semakin meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar 404 kasus, 2017 sekitar 434 kasus, 2018 bertambah menjadi 455 kasus dan semakin pesat peningkatannya pada tahun 2019 dengan jumlah kasus sebesar 620 kasus.

Peningkatan ini jika dilihat pada sebarannya yakni membandingkan kasus per tahun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Figure 2, data diolah dari data BNPB dan BPBD Jawa Timur

Angka pada tabel menunjukan bahwa tren peningkatan bencana hidrometeorologi pada tiap jenis bencana mengalami perubahan yang signifikan, yakni ada peningkatan grafis sistematis. Kondisi ini dapat di cek dengan melakukan studi media, mencari bencana yang terjadi pada periode 2019 hingga tahun 2020, akan didapatkan sekitar 50 lebih warta lokal menuliskan soal bencana hidrometeorologi, dari banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, gelombang pasang dan kekeringan di Jawa Timur.

Secara umum saja pada tahun 2019 bencana hidrometeorologi melanda 21 wilayah di Jawa Timur, laporan BPBD Jawa Timur sekitar 18 wilayah mengalami bencana angin kencang yakni wilayah Jember, Trenggalek, Lumajang, Pamekasan, Magetan, Kabupaten Blitar, Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, Nganjuk, Kota Kediri, Sumenep, Kota Batu, Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Bojonegoro. Dua wilayah lain mengalami banjir cukup parah yakni Pasuruan dan Mojokerto, sementara satu bencana yakni longsor terjadi di Bojonegoro.

BPBD Jawa Timur mengungkapkan pada tahun 2019 juga Jawa Timur dilanda banjir yang cakupannya meliputi 15 kabupaten Kabupaten Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Sidoarjo, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Probolinggo, Gresik, Pacitan, Tranggalek, Ponorogo, Lamongan dan Blitar. Banjir paling parah terjadi di wilayah Madiun. Bencana tersebut berdampak pada 12.495 KK dari total populasi 15 kabupaten di Jawa Timur. Di tahun 2019 ini juga BPBD juga mencatat wilayah terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih yang meliputi 22 kabupaten, 128 kecamatan dan 450 desa di Jawa Timur. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan diketahui jika 7 gunung di Jawa Timur pada tahun 2019 hutannya mengalami kebakaran hutan saat memasuki puncak musim kemarau, gununf tersebut adalah Arjuna, Welirang, Kawi, Wilis, Semeru, Bromo, dan Ijen. Menurut KLHK ada kurang lebih 23.655 hektar kawasan hutan serta lahan yang terbakar pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 sendiri ada beberapa catatan terkait bencana seperti angin kencang yang melanda Ponorogo, longsor yang terjadi di Lumajang dan banjir yang melanda Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Madiun dan Trenggalek. Tidak cukup di situ saja tercatat pada tahun 2020 menurut data dari KLHK ada sekitar 19.148 hektar lahan dan hutan yang terbakar di Jawa Timur. Sepanjang 2020 ada sekitar 31 daerah di Jawa Timur yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Sementara di awal tahun 2021 ini kita dihadapkan pada bencana banjir yang melanda beberapa wilayah, paling parah terjadi di Jember yang hampir berdampak pada 7 kecamatan.

Meski berdasarkan studi media ada beberapa penurunan angka bencana, tetapi hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur bahwa bencana ini adalah sebuah natural hazard atau bahaya alamiah. Harus dilihat bahwa bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam yang dampaknya dan luasan cakupannya, termasuk peningkatan tingkat resiko kerentanan disebabkan oleh perilaku antropogenik, khususnya perilaku ekonomi berwatak eksploitatif dan lemahnya kontrol serta kehendak politik dari pemerintah pusat hingga daerah dalam melakukan langkah preventif dan mitigatif terkait bencana alam.

Seperti yang disampaikan dalam dokumen ilmiah yang dicatatkan oleh IPCC berjudul Determinant of Risk: Exposure and Vulnerability, yang menyebutkan bahwa adanya peningkatan resiko kerentanan dan paparan bencana turut disebabkan oleh salah urung manajemen lingkungan hidup yang tidak melihat aspek sosial ekologis, seperti bagaimana perilaku manusia (pengambil kebijakan dan implementasinya) dalam memanfaatkan alam untuk ekonomi memiliki dampak pada perubahan ekosistem. Selain itu, faktor lainnya adalah perubahan iklim yang ternyata juga diakibatkan oleh perilaku manusia juga, sehingga faktor bencana dan bahaya-bahaya alamiah sangat berkorelasi dengan aspek perilaku manusia, seperti kebijakan yang tidak melihat kapasitas alam dan abai terhadap fungsi ekosistem.

 

Jawa Timur Mengalami Deforestasi

Berdasarkan data dari Global Forest Watch, pada tahun 2001, Jawa Timur memiliki 232.000 hektar hutan primer yangmembentang di lebih dari 4,8% luas daratannya. Pada tahun 2019, hutan primer di Jawa Timur hilang sekitar 439 hektar setara dengan 255kt emisi CO₂.  Dari 2001 hingga 2019, Jawa Timur juga telah kehilangan 84.500 hektar tutupan pohon, setara dengan penurunan 4,4% tutupan pohon sejak 2000, dan 36,3 juta ton emisi CO₂.

Di Jawa Timur, melihat dalam peta yang disajikan oleh GFW dalam aplikasinya, terdapat kurang lebih 5 wilayah teratas bertanggung jawab atas 54% dari seluruh kehilangan tutupan pohon antara tahun 2001 dan 2019. Banyuwangi mengalami kehilangan tutupan pohon terbesar yaitu 15.800 hektar dibandingkan dengan rata-rata 2.220 hektar total kehilangan.

Kehilangan tutupan hutan, penggunaan lahan yang tidak sesuai aturan dalam hal ini alih fungsi, hingga dampak dari kebakaran hutan dan lahan telah mempercepat penurunan area hutan dan tutupan hutan di Jawa Timur. Salah satu dampak dari hilangnya kawasan hutan yang sering kali terjadi adalah banjir dan longsor, seperti terjadi di Bondowoso, Jember, Pasuruan, Lumajang dan beberapa daerah lainnya.

Figure 3, data diolah dari Global Forest Watch
Figure 4, data diolah dari Global Forest Watch

Sementara jika dirinci secara seksama, lima wilayah yang kehilangan hutan paling besar di Jawa Timur yakni Banyuwangi 15.800 hektar, Jember 12.200 hektar, Malang 8.780 hektar, Bondowoso 4.740 hektar dan Tulungagung 3.860 hektar. Dari 2001 hingga 2012, Jawa Timur sendiri memiliki sekitar 19.400 hektar tutupan pohon di seluruh wilayah yang setara dengan 0,28% dari seluruh penutupan pohon di Indonesia. Pada tahun 2000, 37% Jawa Timur merupakan tutupan hutan alam. Kini Jawa Timur telah kehilangan area hutannya. Sehingga emisi gas rumah kaca yang dihasilkan cukup tinggi dan resiko kerentanan bencana juga memiliki nilai yang tinggi, jika melihat kondisi yang ada.

Figure 5, data diolah dari Global Forest Watch

 

Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Terkait Bencana Hidrometeorologi

Berdasarkan penjelasan di atas yang menyangkut bencana dan salah satu faktor penyumbang perunahan iklim dan kerentanan bencana, memunculkan sebuah keniscayaan bahwa perubahan iklim antropogenik akan meningkatkan beberapa bencana hidrometeorologi dan dampak kesehatan yang terkait. Oleh karena itu, Penting kiranya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur untuk membuat kebijakan yang berbasis pada sains serta realitas. Terjadinya bencana secara terus menerus dan diulangi terus cara penanganan konvensional yang tidak tepat sasaran. Merupakan sebuah bukti nyata abainya suatu pemegang mandat publik dalam memastikan keselamatan rakyat.

Perlu dilihat bahwa pemerintah terlalu abai terkait keselamatan rakyat dengan tidak melihat faktor kerentanan wilayah dalam menetapkan tata ruang dan sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari masifnya izin tambang dan aneka izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lainnya. Perlu diketahui menurut catatan dari JATAM Nasional sampai pada tahun 2016, pada laporan yang dipublikasikan 16 April 2019 terdapat 378 izin usaha pertambangan setara dengan 86.904 hektar di tahun 2012. Selama empat tahun terakhir dari 2012-2016 telah terjadi peningkatan luas 535% dari 86.904 hektar menjadi 551.649 hektar, baik di kawasan hutan maupun non-hutan.

Sebagai bagian dari membangun manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, perlu direncanakan ulang pengelolaan ruang yang memprioritaskan penyelamatan ruang hidup daripada untuk eksploitasi. Menghentikan izin tambang baik di kawasan hutan maupun pesisir selatan, karena kini mulai marak lagi. Selain itu pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat, akademisi dan praktisi, transparan dan demokratis untuk mengumpulkan bukti dan mengembangkan strategi untuk melindungi wilayah dari kehancuran, tingginya resiko bencana, tingginya ancaman kesehatan dari cuaca ekstrem dan peristiwa iklim.

Salah satu yang masih lemah adalah masih terbatasnya data tentang dampak kesehatan dari peristiwa cuaca ekstrem, serta masih abai terhadap sains dan realitas. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus penyakit menular hingga dampak kesehatan mental dari suatu peristiwa itu sendiri atau dari proses pemulihan, yang tidak ada penanganan tepat sasaran dan hanya sebagai pemadam api.

Pemerintah juga harus merancang, melaksanakan, mengevaluasi strategi, kebijakan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko bencana. Lalu meningkatkan pengurangan dan pengalihan risiko bencana, terus mempromosikan peningkatan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Sampai saat ini, manajemen risiko bencana tidak mempertimbangkan bagaimana perubahan iklim dapat mengubah efektivitas program mereka. Karena kebutuhan, fokus mereka adalah pada pencegahan, respons, dan pemulihan dari berbagai peristiwa, tidak semua terkait iklim, dengan lebih sedikit perhatian pada risiko jangka panjang.

 

Narahubung

Wahyu Eka. S (Manajer Kampanye Walhi Jatim)

Whatsapp       : 082145835417

Email               : wahyuekas@hotmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *