Ecocide: Mengapa Membuat Hukum Kriminal Internasional Baru Akan Menjadi Langkah Menuju Keadilan Interspesies

July 13, 2021 0 By Walhi Jatim

Ditulis oleh: Heather Alberro, Nottingham Trent University dan Luigi Daniele, Nottingham Trent University  

Sebuah gerakan aktivis dan ahli hukum sedang berusaha untuk membuat “ecocide” sebagai kejahatan internasional dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Stop Ecocide Foundation telah mengumpulkan panel ahli internasional bergengsi yang baru saja mengusulkan definisi baru dari istilah tersebut: https://twitter.com/philippesands/status/1407361722147614723/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407361722147614723%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fecocide-why-establishing-a-new-international-crime-would-be-a-step-towards-interspecies-justice-162059

Jika diadopsi oleh ICC, definisi yang diusulkan akan menjadi perubahan bersejarah, membuka jalan bagi alam dan spesies lain untuk dihitung secara legal sebagai entitas yang dilindungi dengan hak mereka sendiri. Namun, masih harus dilihat pada konteks bentuk perusakan lingkungan apa yang masih bisa ditolerir, jika memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang cukup bagi manusia.

Kejahatan yang Belum Diakui

Istilah “ecocide” dicetuskan pada tahun 1970 oleh ahli biologi Amerika, Arthur Galston, untuk menunjukkan kerusakan luas yang disebabkan penggunaan herbisida beracun oleh Agen Oranye di AS dalam Perang Vietnam. Dua tahun kemudian, perdana menteri Swedia saat itu Olof Palme menggambarkan “kekejaman ecocide” dalam kaitannya dengan perang memiliki derajat yang sama. Tetapi analisis hukum pertama dan seruan untuk melarang ecocide datang dari Richard Falk, seorang profesor hukum internasional, pada tahun 1973.

US soldiers spray Agent Orange in Vietnam. PJF Military Collection / Alamy

Namun ecocide tidak pernah diakui secara resmi. Memang dalam Statuta Roma, pembentukan perjanjian Pengadilan Kriminal Internasional, menyebutkan term lingkungan hanya sekali, dalam kaitannya dengan kejahatan perang dan hanya dalam situasi yang secara hukum memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata. Di luar kejahatan perang, satu-satunya alat lain untuk melindungi lingkungan di tangan ICC adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, seperti namanya, kategori ini tetap sangat antroposentris, membutuhkan perusakan lingkungan untuk “dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis” terhadap “penduduk sipil”.

Bahkan dalam kasus litigasi perubahan iklim baru-baru ini seperti kasus Urgenda 2019 terhadap pemerintah Belanda, sering mengutip “pelanggaran hak asasi manusia” sebagai dukungan. Gerakan di balik definisi baru, bagaimanapun, berharap untuk menjadikan ecocide memiliki maknanya sendiri – sebuah kejahatan dengan kekuatan simbolis dan normatif yang serupa dengan genosida.

Ahli etika lingkungan Philip Cafaro menyebut bahwa kepunahan massal keenam yang disebabkan oleh manusia sebagai “genosida antarspesies/interspecies genocide.” Secara legal, menghukum seseorang yang melakukan genosida membutuhkan pembuktian bahwa pelaku memiliki standar niat khusus setinggi mungkin untuk menghancurkan kelompok manusia yang dilindungi. Oleh karena itu, ecocide tidak hanya perlu melindungi kelompok manusia, tetapi juga melindungi biosfer.

Kebudayaan yang Berpusat Pada Manusia

Menerapkan ecocide sebagai kejahatan internasional, oleh karena itu, harus menantang sikap lama khususnya di barat tentang keterpisahan manusia dari, dan superioritas, alam dan spesies bukan manusia, yang terus dilihat sebagai objek dan sumber daya. Konsep ecocide berarti menganggap alam dan spesies bukan manusia sebagai entitas dengan nilai yang melekat, dengan hak yang harus dihormati.

Climate change protesters in London, 2018. Real Souls Photography / shutterstock

Ada beberapa perkembangan yang menjanjikan. Proyek Hak Asasi Non-Manusia yang inovatif berjuang untuk mengamankan kepribadian hukum dan hak-hak klien nonmanusia seperti gajah, kera, dan lumba-lumba di seluruh AS, sementara pemerintah Inggris berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang akan mengakui hewan sebagai makhluk hidup yang sah. Dan berkat tekanan berkelanjutan dari masyarakat adat, “hak alam” diabadikan dalam konstitusi di seluruh dunia – dari India hingga Selandia Baru dan Ekuador.

Dibutuhkan Lebih Banyak Kejelasan

Namun, definisi yang baru diusulkan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Misalnya, dikatakan ecocide menyiratkan “tindakan melanggar hukum atau tindakan nakal” yang sangat mungkin menyebabkan “kerusakan parah dan meluas atau jangka panjang” pada lingkungan. Sementara “melanggar hukum” menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus sudah ilegal menurut hukum domestik, disebutkan bahwa “kelalaian” berarti “pengabaian yang sembrono atas kerusakan yang jelas-jelas berlebihan dalam kaitannya dengan manfaat sosial dan ekonomi yang diantisipasi [penekanan ditambahkan].”

Ini menyiratkan bahwa boleh saja merusak lingkungan selama kerusakan tersebut tidak “jelas berlebihan” dalam kaitannya dengan manfaat yang diharapkan bagi manusia. Dengan demikian, bagian ini memperkuat antroposentrisme yang ingin diatasi oleh definisi itu sendiri. Manfaat ini juga mencakup tidak hanya yang bersifat “sosial” tetapi juga “manfaat ekonomi,” tanpa secara eksplisit mengecualikan keuntungan pribadi dari persamaan tersebut. Akhirnya, pengujian untuk “tindakan nakal” tampaknya membutuhkan pelaku, bukan pengadilan, untuk menilai apakah kerusakan lingkungan jelas proporsional atau tidak.

Menuju Keadilan Interspesies

ICC awalnya dibentuk untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Jika mengadopsi ecocide, dapatkah politisi dan eksekutif suatu hari berakhir di suatu dermaga?

Mungkin. Definisi ekosida baru mengacu pada “kerusakan yang meluas” tidak hanya dalam arti geografis tetapi juga kerusakan yang diderita oleh “seluruh ekosistem, spesies, atau sekelompok besar manusia.” Kita berpotensi melihat tindakan terhadap eksekutif tingkat atas dari perusahaan yang dituduh mendorong deforestasi massal di Indonesia untuk menghasilkan minyak kelapa sawit, yang mengancam spesies seperti orangutan, sementara para pemimpin seperti presiden Brasil, Jair Bolsonaro, berpotensi dituntut atas penyerangan terhadap hutan Amazon.

Mencegah ecocide akan membutuhkan mobilisasi lebih lanjut dan kerja sama global untuk memastikan kepatuhan dari negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi yang relevan, seperti AS dan China. Namun gerakan tersebut menandai langkah signifikan untuk membendung kerusakan ekologis dan biologis serta menegakkan keadilan interspesies.

Heather Alberro, seorang pengajar di Global Sustainable Development, Nottingham Trent University dan Luigi Daniele, pengajar senior di International Humanitarian and Criminal Law, Nottingham Trent University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.