Pernyataan Sikap Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Pesisir Selatan Jember: Menolak Rencana Perubahan RTRW Jember yang Eksploitatif.

July 7, 2021 0 By Walhi Jatim

Melihat rencana perubahan PERDA RTRW Kabupaten Jember, terutama keseriusan PEMKAB Jember dalam menyusunnya, bahkan sekarang masuk dalam tahap sosialisasi KLHS, menimbulkan sedikit pertanyaan yang cukup serius. Terutama berkaitan dengan rencana tata ruang yang mereka membuka kawasan pesisir selatan sebagai kawasan investasi besar, sejalan dengan adanya jalur lintas selatan yang baru saja dibangun.

KLHS sendiri sebagaimana amanat dari UU PPLH No 32 Tahun 2009, pada pasal 15 mengatakan jika keberadaan KLHS adalah untuk pencegahan, meski di awal dikatakan akan digunakan sebagai bahan yang menjadi patokan pengintegrasian pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, KLHS  harus melihat daya dukung, dampak, kinerja jasa lingkungan dan efisiensi. Sehingga KLHS untuk perencanaan ruang di Kabupaten Jember harus melihat dan menimbang faktor ruang dan kerawanan wilayahnya.

Apalagi wilayah pesisir merupakan suatu kawasan lindung yang wajib dijaga keberlanjutannya, menurut UU No 27 Tahun 2007 kawasan pesisir harus dilindungi keberadannya, apalagi pada kawasan rawan bencana seperti di pesisir selatan Jember, maka secara ruang harusnya tidak membuka ruang ekonomi yang bertumpu pada perubahan permukaan dan kondisi kawasan.

KLHS sendiri sifatnya harus terbuka dan dibuka untuk publik, tidak sekedar mensosialisasikannya, tetapi benar-benar menimbang suara-suara bawah, sehingga kajian tersebut bukan bersifat atas ke bawah tapi bawah ke atas dengan penekanan pada prinsip partisipatif dan kehati-hatian. Karena berkaitan dengan masa depan wilayah dan masyarakat yang terdampak. Ini berkaitan dengan hak dasar manusia yang terangkum dalam pasal 28 UUD NRI baik hak partisipasi, hak hidup dan hak mempertahankan kawasan secara lokalitas.

Mengingat dan menimbang pada sosialisasi KLHS yang di dalamnya mencakup pembukaan kawasan pesisir selatan Jember dan beberapa wilayah untuk eksploitasi ekstraktif, terutama wacana digelontorkannya KEK Getem dan aneka tambang baik sepanjang pesisir hingga kawasan karst di pesisir selatan Jember untuk ektraktivisme. Merupakan langkah yang sembrono dan tidak melihat kondisi wilayah, mengaburkan prinsip kehati-hatian dan empirisme yakni berbasis fakta yang ada. Lalu, kebijakan hanya dibuat oleh segelintir orang tanpa mendengarkan dan melibatkan masyarakat di bawah.

Rencana eksploitasi dan pembangunan Kawasan Ekonimi Khusus (KEK) GETEM ini masuk dalam program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diklaim akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Jember, tetapi biaya yang harus dibayar ketika terjadi kerusakan dan bencana potensi hilangnya ekonomi akan lebih besar. Apalagi kawasan bencana benar-benar menambah kerentanan wilayah. Padahal ada alternatif ekonomi berbasis jasa lingkungan yang lebih ramah lingkungan dan langsung menyasar ekonomi masyarakat. Seperti budidaya tanaman buah, penguatan potensi lokal khususnya untuk petani dan petambak rakyat tradisional, hingga ekowisata.

Kami rasa para akademisi dan praktisi yang tergabung harus membuka mata hati dan nurani, serta berpihak pada keberpihakannya pada alam dan masyarakat, bukan pada hasrat semata. Tentu, tugas seorang intelektual adalah mengabarkan kepada mereka yang tidak paham menjadi paham, mengabarkan yang buruk secara gamblang dan memberikan pencerahan yang mengutamakan prinsip kemanusiaan bukan jabatan atau eksistensi materil semata.

Atas kondisi dan paparan di atas, kami ingin menyampaikan pandangan kami, bahwa rencana KLHS,  penyunan RPJMD hingga perubahan tata ruang hanya akan membawa petaka daripada manfaat dikemudian hari. Berikut poin sikap kami:

1. Meminta kepada Pemkab Jember untuk menghentikan KLHS dan Perubahan Perda RTRW yang eksploitatif.
2. Meminta kepada Pemkab Jember untuk berkomitmen dalam menyelamatkan pesisir selatan dengan membuat KLHS dan Perubahan Perda RTRW yang berbasis penyelamatan kawasan pesisir selatan Jember.
3. Mendorong Pemerintah Jember untuk membatalkan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Getem dalam program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Pemkab Jember harus menjadi rumah bagi rakyat dengan melibatkan semua elemen untuk memikirkan masa depan Jember yang lebih berkelanjutan.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat Jember untuk membela pesisir selatan dan bergerak menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang.

Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Pesisir Selatan Jember:
1. WALHI Jawa Timur
2. LPR KuaSA
3. JATAM Nasional
4. Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen
5. FNKSDA Jember
6. KRUHA
7. KIARA
8. LBH Surabaya
9. PC PMII Jember
10. ASLIMAS (Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan)

Narahubung:
Wahyu Eka (082145836417)