Tambak Merampas Pesisir Selatan Jember dan Greenfields Sang Pencemar Lingkungan

July 22, 2021 0 By Walhi Jatim

Persoalan lingkungan hidup di Jawa Timur pada saat ini cukup menjadi sorotan yang serius, di mana terdapat pelanggaran hingga rencana kelola ruang yang tidak melihat keberlanjutan lingkungan hidup. Situasi ini terekam dalam beberapa fenomena yang menjadi salah satu catatan mengapa komitmen dalam menegakkan lingkungan hidup sebagai hak di Jawa Timur belum baik dijalankan.

Kontestasi Pilkada memang telah usai, tetapi mereka pemenang yang pada akhirnya menjadi kepala daerah belum juga mempunya komitmen yang kuat untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan hak-hak rakyat.

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang intensitas konflik agraria hingga lingkungan hidup cukup tinggi. Meski mereka mengklaim dalam program kerjanya untuk melihat aspek lingkungan dan partisipasi, sayangnya hal ini jauh dari realisasi. Kenyataannya masih banyak problem yang terlantar dan tak tersentuh, seolah-olah bukan prioritas.

Padahal problem tersebut seharusnya menjadi perhatian serius, guna memastikan bahwa rakyat dan lingkungan hidup benar-benar dilindungi dan terpenuhi hak-haknya, sebagaimana mandat konstitusi. Rekam peristiwa yang menjadi sorotan adalah persoalan rencana peralihan ruang di pesisir Selatan Jember dan problem pencemaran lingkungan oleh korporasi produk ternak Greenfields di Blitar.

Tambak Modern Merampas Pesisir Selatan Jember

Di Jember problem mengancam wilayah pesisirnya, selain persoalan pertambangan, terdapat alih fungsi untuk menjadi pertambakan modern.  Di mana keberadaan tambak-tambak tersebut telah mencaplok zona pesisir, yang menurut ketentuan ruang di PP No. 13 Tahun 2017 tentang penataan ruang pada pasal 52 poin d menyebutkan kawasan pesisir secara implisit merupakan area yang dilindungi, adapun kawasan lindung dalam PP ini menyebutkan jika kenampakan wilayahnya tidak boleh berubah ataupun diubah untuk ekonomi, pun boleh dimanfaatkan tetapi tidak mengubah kenampakan ruangnya.

Jika melirik ke UU No.  27 Tahun 2007 pada pasal 3 dan 4 tentang tujuan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menekankan pada aspek keberlanjutan. Kondisi ini dipertegas dalam Perpres No 51 Tahun 2016 di mana wilayah sempadan pesisir tidak bisa dialihfungsikan begitu saja, apalagi wilayah tersebut termasuk rawan bencana, sebagaimana pesisir Selatan Jember.

Bertumpu pada aturan tersebutlah secara implisit telah menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di pesisir apalagi di kawasan rawan sangat mengkhawatirkan dan benar-benar tidak bisa sembarangan. Rencana Pemkab Jember membangun koridor zonasi ekonomi berbasis tambang dan terbaru tambak akan mengancam keberadaan kawasan pesisir beserta keanekaragaman hayatinya.

Selain itu, persoalan tambak yang semakin meluas di kawasan pesisir menjadi sorotan utama, di mana mereka mengkapling zona pesisir untuk kebutuhan ekonomi dan mengubah topografi pesisir yang memicu kerentanan wilayaah dalam upaya resiliensi terhadap bencana geologis seperti gempa dan tsunami, serta bencana hidrometeorologis seperti badai hingga puting beliung.

Ketidaktegasan Pemkab Jember dengan keberadaan tambak di kawasan pesisir Selatan Jember baik yang telah eksis maupun akan dibangun akan memicu bencana dan perampasan hak masyarakat atas akses ruang terbuka pesisir, keberlanjutan lingkungan dan sumber-sumber penghidupan.

Seperti yang dirasakan oleh Nelayan dan petani Desa Kepanjen yang mengalami kerugian akibat adanya tambak modern yang mengkapling kawasan pesisir seperti ancaman terhadap ketersediaan air tawar, pencemaran limbah di sungai dan laut yang terus disangkal oleh korporasi.

Secara tata aturan sudah salah, izin yang diberikan pun tidak sesuai dengan peraturan dan praktiknya pun menimbulkan masalah. Karena itu patut dipertanyakan apakah Pemkab Jember masih mempunyai komitmen untuk keberlanjutan Pesisir Selatan.

Greenfields Mencemari Blitar

Sementara di Blitar, terdapat kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi besar bernama Greenfields yang telah melakukan mencemari sungai dan kampung atas aktivitas produksinya. Terhitung sejak tahun 2018 yang mencemari sungai Genjong di Desa Suru, Kecamatan Doko, dampak pencemaran pun dirasakan Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi yang merupakan tapak pabrik tersebut. Luas area usaha Greenfields yakni 172 hektar dengan jumlah sapi sekitar 7.500 ekor yang menghasilkan 1500 kubik kotoran.

Kotoran tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya, sehingga mencemari sungai, menimbulkan polusi udara, air dan tanah, yang menganggu kehidupan masyarakat dan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan baik dan sehat, dengan melakukan perampasan hak melalui pelanggaran atas aturan yang berlaku.

Secara  aturan dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009 menekankan pada perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Jika terjadi kerusakan maka harus ditanggulangi dan yang merusak harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya, baik pidana, perdata sampai administratif. Perdata berbicara pemulihan lingkungan dan administratif yakni pencabutan izin.

Sementara mandat UU juga mewajibkan adanya audit lingkungan berkala, jika selama ini melakukan pencemaran pertanyaannya adalah apakah audit sudah dilakukan, lalu apakah UU PPLH sudah dijalankan oleh intansi terkait dalam hal ini KLHK yang di daerah seharusnya diwakili oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Meski Pemprov Jatim melalui DLH Provinsi pernah mendesak teguran ataupun sanksi administratif, pun Bupati Blitar, hingga hari ini belum ada sanksi yang tegas dan teguran-teguran itupun tidak diindahkan oleh Greenfields. Di sinilah martabat pemerintah Provinsi dan Kabupaten dipertaruhkan, bahwa mereka sedang dilecehkan oleh pelanggar lingkungan hidup.

Pun komitmen pemerintah daerah juga dipertanyakan, apakah perlu warga sampai melakukan gugatan Class Action, jika pemerintah memang benar-benar serius, artinya pemerintah daerah masih dipertanyakan komitmennya. Pemerintah daerah seharusnya memakai hak advokasi mereka, mewakili lingkungan dan masyarakat di wilayah teritorinya.

Sehingga dengan bergeraknya elemen sipil, seharusnya pemerintah tergerak bahu membahu menyelamatkan ekosistem dan masa depan masyarakat yang telah dirampas. Greenfields harus dicabut izinya! Karena tidak menghormati dan menghargai hak atas lingkungan dan kehidupan yang baik dan sehat.

Terakhir, di balik lezatnya udang dan segarnya susu yang kalian konsumsi, mungkin dibaliknya menyimpan eksploitasi besar atas lingkungan hidup dan manusia. Mencederai kemanusiaan dan merampas hak hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Ayo bersuara untuk masa depan bumi!!