CATATAN KRITIS ALIANSI SELAMATKAN MALANG RAYA

November 8, 2021 0 By Walhi Jatim

Revisi PERDA RTRW Kota Batu Memicu Kerentanan Ruang Hidup Kota Batu

Pengantar

Ruang hidup Kota Batu kini tengah terancam, pasalnya aneka ruang hijau, ruang publik dan ruang esensial, seperti lahan hijau, lahan pertanian, kawasan hutan dan kawasan hijau sempadan sungai, berangsur-angsur telah beralih fungsi. Kota ini juga akan kehilangan buah ikoniknya, yakni apel dan komoditas lain, karena rusaknya ekosistem sehingga mengganggu pertanian apel, lalu mendorong alih fungsi karena produktivitasnya menurun. Kondisi tersebut juga mendorong fenomena alih profesi, banyak penduduk yang mulanya berusaha di sektor agrikultur terpaksa beralih ke sektor jasa dan sektor rentan lainnya.

Kondisi di atas merupakan efek panjang dari keretakan ekosistem, sebuah kondisi di mana ruang-ruang yang penting seperti hutan dan sumber mata air mulai berkurang dan menurun kualitasnya. Seperti pada kawasan hutan, merujuk pada hasil citra satelit dari aplikasi Global Forest Watch, tutupan hutan yang berada di Kota Batu mengalami penurunan signifikan sebesar 348 hektar selama hampir dua dekade. Secara keseluruhan hampir 1295 hektar hutan di Kota Batu hilang, termasuk 113 hektar di antaranya hutan lindung. Selain itu, data dari pemberitaan warta lokal serta dipadukan dengan analisis citra satelit mengungkapkan fakta, bahwa luas lahan hijau di Kota Batu menyusut dari 6.034,62 hektar menjadi 5.279,15 hektar dalam kurun waktu 2012 sampai 2019.

Persoalan lain yang tengah mengancam yaitu semakin memanasnya suhu udara di Kota Batu, berdasarkan liputan dari terakota.id tentang peningkatan suhu di Kota Batu, tercatat selama periode tahun 1990 hingga tahun 2021, telah terjadi peningkatan suhu sebesar 0,1 – 1,5 derajat celcius. Berdasarkan data dari BMKG setempat, suhu di Kota Batu secara normal berada di kisaran 22 hingga 23 derajat celcius jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, di mana suhu tercatat masih di sekitar 21 derajat celcius. Peningkatan suhu ini paling tidak berimbas pada adanya penurunan produksi apel di Kota Batu. Sebab, tanaman apel dapat tumbuh maksimal dengan suhu tidak melewati 22 derajat celcius. Selain faktor suhu, pesatnya penurunan produksi apel juga didorong oleh faktor cuaca, karena selama 10 tahun terakhir sebagai imbas dari perubahan iklim telah terjadi anomali cuaca tak terkecuali wilayah hulu seperti Kota Batu.

Penting juga untuk disoroti, mengapa suhu udara di Kota Batu meningkat, salah satu penyebabnya adalah hilangnya kawasan hutan yang mulai beralih fungsi peruntukannya baik karena ekspansi lahan pertanian, ekspansi pariwisata dan ekspansi perumahan sebagai imbas penyempitan ruang di Kota Malang, sehingga mendorong menjamurnya perumahan di Kota Batu yang mengalihfungsikan lahan hijau dan pertanian. Alih fungsi lahan tersebut menjadi faktor penentu, mengapa alih fungsi kawasan hutan untuk lahan pertanian begitu masif.

Pada tanggal 4 November 2021 kemarin, Kota Batu diguyur hujan deras hampir tiga jam, hal ini mengakibatkan meluapnya sungai mati yang berasal dari wilayah hulu Gunung Pusung yang berada di petak Pusung Lading, yang memang dari tahun ke tahun rawan. Tapi banjir kemarin adalah yang paling parah keadaannya. Berdasarkan data dari BPBD ada sekitar 89 KK yang terdampak, paling besar di Desa Bulukerto, tetapi banjir juga menyasar 7 desa lainnya, yakni Punten, Tulungrejo, Sumberbrantas, Bumiaji, Giripurno, Sidomulyo dan Sumbergondo. Patut diketahui bahwa curah hujan di Kota Batu dari 2018 ke 2019 berdasarkan catatan BMKG menunjukkan anomali curah hujan, terutama dalam bulan November hingga Desember. Jumlah hujan di tahun 2018 untuk di November 211.70 mm kubik dan Desember 149.90 mm kubik, lalu di tahun 2019 untuk di bulan November yakni 51,7 mm kubik dan Desember 232,5 kubik. Artinya memang ada semacam naik turun curah hujan yang signifikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa naik turunnya hujan yang tidak konsisten adalah bagian dari anomali cuaca sebagai dampak turunan perubahan iklim.

Eksploitasi Modal Mengancam Sumber Mata Air

Selain persoalan lahan, cuaca dan peningkatan suhu udara, Kota Batu kini tengah terancam kehilangan sumber mata airnya. Bagaimana tidak, Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan, pada tahun 2010 tercatat memiliki 111 sumber mata air yang tidak saja menjadi sumber air di wilayahnya, tetapi juga sangat penting bagi wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo hingga Surabaya, karena sumber mata air di Batu merupakan kawasan hulu DAS Brantas, yang aliranya sampai ke Pesisir Utara Jawa.

Data terbaru dari penelitian yang dilakukan oleh IMPALA Universitas Brawijaya Malang Bersama Walhi Jatim menunjukkan fakta yang cukup menunjang argumen ini. Dari 111 sumber mata air, hari ini hanya tersisa 52 mata air. Faktor ini terjadi karena buruknya penataan ruang, seperti tidak dilindunginya kawasan mata air, baik dari zona hijau, zona tangkapan dan resapan, hasilnya mata air berangsur-angsur mati. Tidak hanya soal penataan ruang, faktor eksploitasi berlebihan terhadap mata air oleh usaha besar seperti wisata buatan dan bisnis hotel juga turut menjadi penunjang rusaknya sumber mata air.

Jika situasi ini dipertahankan, maka tidak mungkin kedepan akan terjadi kelangkaan air dan kondisi ini akan memicu perang air. Karena air yang merupakan common property merujuk pada pasal 33 ayat 3, yang selama ini dimanfaatkan seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, terancam direbut oleh kekuatan ekonomi seperti objek wisata buatan ataupun perhotelan. Suatu objek wisata buatan dan perhotelan, membutuhkan air yang melimpah dalam operasionalnya. Sudah tentu harga yang harus ditanggung untuk menutupi kebutuhan air tidak pernah sedikit. Maka, satu-satunya jalan untuk mengurangi pengeluaran ialah dengan mengambil alih hak penggunaan sumber mata air menjadi penguasaan pribadi. Sebagai contoh kasus Batu Suki yang banguannya berada di atas sumber mata air dan menggunakannya untuk kepentingan komersial, mungkin tidak hanya itu saja, kemungkinan masih banyak lagi eksploitasi air oleh hotel, perumahan dan wisata buatan.

Salah satu contoh upaya eksploitasi sumber mata air di Kota Batu, pernah terjadi di Sumber Umbul Gemulo yang terletak di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji yang terancam pembangunan hotel dan taman wisata, lalu ada juga Sumber Kasinan di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kota Batu yang terancam wisata buatan hingga proyek infrastruktur seperti kereta gantung. Meski sekarang belum berdampak, karena berhasil digagalkan, kecuali proyek kereta gantung, tetapi pada masa yang akan datang dua sumber mata air itu terancam keberadaannya karena persoalan kebijakan dan regulasi yang tidak memprioritaskan penyelamatan dan perlindungan kawasan esensial. Padahal menurut hemat kami, semua ancaman itu, seharusnya dapat ditanggulangi melalui pengaturan tata ruang dan wilayah yang baik.

Bad Governance Mendorong Kerentanan Ruang

Tapi apa mau dikata, selama ini Pemerintahan Kota Batu tidak tertib dalam menerapkan kebijakan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada, selain itu mereka juga tidak transparan serta tidak asertif. Hal ini kami dapatkan dalam audiensi yang dilakukan oleh Nawakalam Bulukerto, WALHI Jatim, dan MCW Malang pada 15 Maret 2021 di DPRD Kota Batu terkait update informasi Raperda RTRW serta pelanggaran pendirian bangunan luar peruntukan wilayahnya, jawaban yang didapat adalah DPRD dan Pemkot Batu tidak sanggup melakukan penertiban yang notabene masuk dalam wilayah teritorial Kota Batu sendiri.

Hal ini menjadi pertanyaan besar soal kapabilitas Pemkot beserta DPRD yang ditugaskan dalam melakukan pengaturan di Kota Batu, telah membuat aturan terkait perencanaan tata ruang dan wilayah dalam bentuk Perda RTRW, tetapi tidak sanggup melakukan penertiban di wilayahnya sendiri. Dengan dalih penyesuaian terhadap kondisi tata ruang dan wilayah yang ada, kemudian dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Selain itu Raperda RTRW yang seharusnya transparan, akuntabel dan bersifat partisipatif ternyata selama prosesnya hingga sampai saat ini di Kementerian ATR/BPN tak satupun masukan masyarakat yang ditampung. Kebanyakan hanya berkutat pada soal investasi, investasi dan investasi tanpa memikirkan masa depan wilayah Kota Batu dan wilayah lainnya.

Raperda RTRW Kota Batu Pro Investasi

Dalam usaha mengawal penyelamatan ruang hidup di Kota Batu khususnya pada perlindungan sumber mata air dan kawasan hutan, Aliansi Selamatkan Malang Raya melakukan analisis terhadap rencana perubahan tata ruang dan wilayah Kota Batu tahun 2021. Seperti yang telah diprediksi, Kota Batu benar-benar berniat menuntun masyarakatnya ke dalam jurang kehancuran—sebab telah terjadi perombakan besar-besaran tanpa menimbang keberlanjutan ruang hidup rakyat. Rencana perubahan tata ruang dan wilayah itu, singkatnya, semakin memperkuat ancaman kerusakan ekologis yang mengarah pada penghancuran ruang hidup rakyat. Berikut adalah temuannya:

  1. Pada Perda RTRW sebelumnya (Perda No. 7 tahun 2011), terdapat enam rencana pola kawasan lindung, antara lain: 1) Hutan lindung; 2) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3) Kawasan perlindungan setempat; 4) Kawasan ruang Terbuka hijau (RTH) kota; 5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 6) Kawasan rawan bencana. Tetapi, dalam Raperda yang baru, Rencana pola kawasan peruntukkan lindung berubah menjadi: 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 2) Kawasan perlindungan setempat; 3) Ruang terbuka hijau (RTH); 4) Kawasan konservasi; 5) Kawasan lindung geologi. Terjadi perubahan dengan menghilangkan 3 jenis pola kawasan lindung antara lain: 1) Hutan lindung; 2) Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 3) Kawasan rawan bencana. dua diantaranya diganti dengan Kawasan Konservasi dan Kawasan lindung geologi.
  2. Pada Perda RTRW sebelumnya, terdapat dua jenis Kawasan perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai dan Kawasan sumber mata air. Dalam Raperda, hanya Kawasan sempadan sungai yang masuk kedalam Kawasan perlindungan setempat, sedangkan Kawasan sumber mata air dipindahkan ke Kawasan lindung geologi.
  3. Kawasan lindung geologi yang melingkupi perlindungan terhadap Kawasan sumber mata air, hanya melindungi sempadan mata air di tiga desa saja. Jika dibandingkan dengan Perda sebelumnya yang melindungi 111 sempadan sumber mata air, tentu terjadi penurunan yang sangat signifikan.
  4. Pada Perda RTRW sebelumnya, kawasan sempadan sungai yang diatur meliputi: 1) Sungai besar di luar kawasan pemukiman memiliki sempadan sebesar 100 meter di kiri dan kanan badan sungai meliputi sungai brantas; 2) Sungai besar di dalam kawasan pemukiman memiliki sempadan sebesar 15 meter di kiri-kanan badan sungai meliputi sungai brantas; 3) Sungai kecil di luar kawasan pemukiman memiliki sempadan sebesar 50 meter di kiri-kanan badan sungai meliputi Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Ampo, Kali Braholo, dan Kali Brugan; 4) Sungai kecil di dalam kawasan pemukiman memiliki sempadan sebesar 10 meter di kiri-kanan badan sungai meliputi Kali Klumprit, Kali Mranak, Kali Brugan, Kali Curah Krikil, Kali Ampo, Kali Braholo, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Junggo, Kali Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung, dan Kali Kungkuk. Dalam Raperda, Kawasan sempadan sungai yang diatur meliputi: 1) Sungai besar yakni Sungai Brantas yang tidak bertanggul di Kota Batu pada kawasan tidak terbangun (kawasan hutan ,hutan produksi, pertanian) memiliki sempadan 50 (dua puluh) meter di kanan kiri badan sungai terletak di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo ,Desa Punten ,Desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo; 2) Sungai besar yakni Sungai Brantas yang tidak bertanggul di Kota Batu pada kawasan terbangun memiliki sempadan 25 dua puluh lima meter di kanan kiri badan sungai terletak di Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, dan Desa Pendem; 3) Sungai kecil tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, memiliki sempadan 10 sepuluh meter di kanan kiri badan sungai meliputi Sungai Braholo, Kali Ampo, Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Brugan, Kali Clumprit, Kali Mranak, Kali Curah Krikil, Kali Sumbergunung, Kali Junggo, Kali Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung, Kali Kungkuk, Kali Claket, Kali Coban Rondo, dan Kalijurang Rusuh. Terjadi pengurangan besaran sempadan sungai yang diatur serta perubahan kalimat dari “kawasan pemukiman/di luar pemukiman” menjadi “kawasan terbangun/tidak terbangun (kawasan hutan, hutan produksi, pertanian)”.
  5. Pada Perda RTRW sebelumnya, Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya terdiri atas: 1) Taman Hutan Raya; 2) Cagar Budaya; 3) Kawasan Taman Wisata Alam. Dalam Raperda, Kawasan ini diganti dengan Kawasan Konservasi yang hanya terdiri dari Taman Hutan Raya. Kawasan Cagar Budaya lantas dihilangkan.
  6. Pada Perda RTRW sebelumnya, terdapat Hutan lindung wilayah kota yang meliputi: 1) Kecamatan Bumiaji (Ds. Sumber brantas, Ds. Tulungrejo, Ds. Sumbergondo, Ds. Punten, Ds. Bulukerto, Ds. Gunung Sari, Ds. Giripurno); 2) Kecamatan Batu (Ds. Oro-oro ombo, Ds. Pesanggrahan, Ds. Songgokerto, Ds. Sumberejo); 3) Kecamatan Junrejo (Ds. Tlekung). Dalam Raperda, terjadi alih fungsi kawasan dari keseluruhan wilayah hutan lindung menjadi wilayah hutan produksi.

Kesimpulan

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat dipastikan bahwa Pemkot Batu memang tidak memiliki niatan untuk menjaga kelestarian sumber mata air dan kawasan hutan yang ada. Termasuk alih fungsi yang terjadi di kawasan yang awalnya merupakan kawasan lindung, merupakan ancaman paling nyata baik soal keberlanjutan jasa lingkungan, seperti terjaganya mata air sampai ruang terbuka hijau. Kehancuran ekosistem di Kota Batu sebagai wilayah hulu akan turut mendorong kehancuran di wilayah hilir. Karena membicarakan ekologi, berarti membicarakan interaksi dan keterhubungan antar satu ruang dengan ruang lainnya.

Paling tidak paparan di atas masih seolah-olah tidak dianggap sebagai persoalan yang serius, terutama karena visi penataan ruang Kota Batu kini bertumpu pada narasi pembangunan, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan investasi. Tak mengherankan jika persoalan alih fungsi kawasan esensial tidak terlalu dipedulikan, karena faktor ‘investasi’ telah merubah konsep Batu sebagai Agropolitan yang juga rakus kawasan hutan menjadi Kota Wisata yang rakus ruang dan air. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan kondisi di Kota Batu yang mayoritas penduduknya masih bergantung pada pertanian hortikultura dan buah, sehingga keberadaan tanah, air dan kawasan hutan menjadi sangat penting fungsinya. Namun dengan rencana perubahan PERDA RTRW ini, kerentanan-kerentanan Kota Batu akan semakin meningkat, baik terancamnya kawasan hutan, sumber mata air hingga ruang terbuka lainnya. Tidak hanya Kota Batu, tetapi wilayah di bawahnya mulai dari Kota Malang, Kabupaten Malang hingga Pasuruan dan Mojokerto juga turut terancam, karena Kota Batu menjadi wilayah penyangga air bagi kawasan-kawasan tersebut.