DARURAT: DESA PAKEL MENCEKAM, HENTIKAN LATIHAN MILITER & CABUT HGU PT BUMI SARI

November 11, 2021 0 By Walhi Jatim

Setelah hampir 1 abad mengalami tindak kekerasan aparat pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, yang kemudian dilanjutkan oleh rezim Orde Baru dan era Jokowi saat ini, warga Pakel, Banyuwangi tetap tidak pernah menyerah untuk terus memperjuangkan lahan mereka yang dirampas oleh perusahaan perkebunan.

Warga tetap mempertahankan haknya dengan tetap menguasai dan menggarap tanah Desa Pakel yang memang telah digarap turun-temurun. Namun lagi-lagi, berbagai aksi teror, ancaman kriminalisasi, perusakan tanaman dan posko perjuangan milik warga terus terjadi.

Bahkan, tanggal 6 November 2021 lalu, ketegangan itu terus meningkat karena aparat TNI menyatroni Desa Pakel-ditemani oleh pihak perkebunan-PT Bumi Sari. Kehadiran aparat TNI itu telah memicu berbagai desas-desus dan menimbulkan kepanikan yang mendalam bagi warga Pakel hingga kemarin (Rabu, 10 November 2021).

Hari ini, Kamis, 11 November 2021, warga Pakel memperoleh informasi yang mengejutkan bahwa Desa Pakel dan lahan perjuangan yang mereka kelola akan dijadikan sebagai lokasi latihan militer oleh pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

“Hari ini (11/11/2021), ada pasukan TNI yang membeli buah-buahan dari kami. Mereka mengatakan kepada kami bahwa malam ini mereka akan melakukan latihan di Desa Pakel. Dan mereka meminta kami untuk mematikan lampu pada pukul 23.00 WIB. Warga Pakel lainnya juga mendapatkan informasi yang serupa. Situasi seperti ini mengingatkan kami pada peristiwa kekerasan tahun 2000. Saat itu puluhan laki-laki Pakel banyak yang ditangkap, disiksa, dipenjara oleh aparat keamanan saat kami menuntut hak tanah kami”. Ungkap warga Pakel.

Selain mencekam, latihan militer ini juga menimbulkan tanya, karena momentum latihan ini hanya berselang sehari dengan agenda Pemeriksaan Setempat Pengadilan Tata Usaha Negara (PS PTUN) Surabaya yang dijadwalkan pada 12 November 2021. Dekatnya jadwal latihan militer dengan jadwal PS PTUN ini rawan memunculkan bermacam tafsir.

Perlu diketahui pada tahun 1929, warga Pakel mendapatkan ijin pembukaan dan pengelolaan kawasan hutan seluas 3000 hektar dari pemerintah kolonial Belanda. Namun dalam perkembangannya, saat Orde Baru berkuasa, sebagian besar lahan tersebut dikuasai oleh PT Bumi Sari hingga saat ini.

Padahal merujuk SK Kementerian Dalam Negeri, nomor SK.35/HGU/DA/1985, PT Bumi Sari disebutkan hanya mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas 1189,81 hektar, yang terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni: Sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing dan Sertifikat HGU Nomor 8 Songgon. Dua sertifikat tersebut menegaskan bahwa Desa Pakel bukanlah termasuk dalam kawasan HGU PT Bumi Sari.

Begitu juga dengan surat BPN Banyuwangi, nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, ditegaskan kembali bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari. Namun, dalam faktanya hingga saat ini PT Bumi Sari tetap menguasai lahan di Desa Pakel.

Oleh karenanya, untuk mengakhiri sejarah panjang penindasan dan eksploitasi seperti telah dijelaskan di atas, kami:

1. Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan Panglima TNI agar menarik seluruh aparat TNI dari Desa Pakel.
2. Mendesak Menteri ATR/BPN mencabut HGU PT Bumi Sari demi kesejahteraan warga Pakel, Banyuwangi, dan terciptanya pemerintahan yang adil, terbuka, dan demokratis.
3. Mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi ke Desa Pakel terkait dugaan pelanggaran HAM yang telah menimpa warga Pakel.
4. Mendesak Kapolri dan jajaran dalam struktur hirarkinya untuk menghentikan seluruh tindakan kriminalisasi terhadap warga Pakel.

Jawa Timur, 11 November 2021

Rukun Tani Sumberejo Pakel
Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda)