Tue. Jan 18th, 2022

Gugatan Lingkungan Waduk Sepat Harus Dipimpin Hakim Bersertifikat Lingkungan, Bersih dan Berintegrasi

 

Perjuangan penyelamatan Waduk Sepat memasuki babak baru setelah melewati jalan panjang yang terjal. Setelah melakukan beberapa upaya baik legal seperti gugatan Citizen Law Suit pada tahun 2016 ditolak oleh majelis hakim, lalu berlanjut di tahun 2019 warga kembali melakukan gugatan Citizen Law Suit dengan sasaran Walikota Surabaya, tetapi gugatan  tersebut belum mendapatkan hasil yakni mengembalikan fungsi waduk seperti sediakala. Saat gugatan tersebut dilayangkan, berbarengan juga dengan kriminalisasi yang dialami oleh dua pejuang Waduk Sepat yakni Dian dan Darno. Mereka dituduh memasuki pekarangan orang lain, padahal secara status Waduk Sepat masih menjadi objek sengketa, sehingga tuduhan tersebut mengada-ada, sebagai bukti bagaimana sistem peradilan kita yang masih berat sebelah dan tidak melihat konteks secara sosio-legalnya.

Pada gugatan baru kali ini, warga Sepat beserta WALHI Jawa Timur bersama TeKAD GARUDA (Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria) akan melakukan gugatan lingkungan hidup pada pemangku kebijakan, salah satu muatannya adalah membatalkan izin pendirian perumahan oleh Citraland dan mengembalikan fungsi waduk sebagaimana mestinya. Perlu diketahui jika Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan yang mal-administratif, dengan melakukan alih fungsi kawasan lindung (dalam RTRW Surabaya masuk kawasan Wiyung X yakni bozem sebagai kawasan lindung setempat atau konservasi air). 

Mereka melakukan ruislag (tukar guling kawasan) Waduk Sepat dengan kawasan milik Ciputra Surya di Surabaya Barat, untuk kepentingan pengembangan kawasan properti dan pembangunan Pusat Olahraga Surabaya (Surabaya Sport Center). Alih fungsi tersebut dilakukan secara cacat, karena menyebutkan kawasan Waduk Sepat sebagai pekarangan. Tentu secara administratif telah terjadi penyelewengan, terlebih dengan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh BPN Kota Surabaya. Padahal wilayah seluas 6, 67 Ha tersebut tidak pernah berwujud pekarangan yang ada ialah berupa waduk.

Selain perihal kawasan lindung setempat berdasarkan RTRW Kota Surabaya juga dalam UU Konservasi Nomor 5 Tahun 1990, menyebutkan jika suatu kawasan memiliki nilai penting, sebagai kawasan penyangga atau kawasan yang memiliki fungsi vital seperti untuk resapan air dan penampung air, seperti waduk merupakan wilayah yang harus dilestarikan dan dilindungi. Merujuk pada UU Konservasi Tanah dan Air No. 37 Tahun 2014 pada pasal 22 secara lugas menyebutkan bahwa waduk merupakan kawasan yang dilindungi. Hal itu pun sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2019 pada pasal 26 menyebutkan jika waduk merupakan kawasan konservasi yang wajib dilindungi. 

Dalam konteks inilah kita dapat melihat bahwa kasus yang berkaitan dengan Waduk Sepat adalah kasus lingkungan hidup yang berkaitan dengan kawasan konservasi air. Maka merujuk pada Surat Keputusan Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011 mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang bersertifikat lingkungan.

“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup,” demikian bunyi rumusan Pasal 5 ayat (1). Pasal 2 menegaskan pula “Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.”

Sehingga dalam kasus gugatan lingkungan Waduk Sepat secara yuridis harus ditangani oleh hakim yang bersetifikasi lingkungan, berintegritas dan bersih secara rekam jejaknya. Karena kasus lingkungan seringkali dianaktirikan dan dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal kasus lingkungan merupakan hal yang sangat penting karena memiliki implikasi yang luas, terutama berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk generasi yang akan datang.

Maka dari itu, kami ini menuntut:

  1. Meminta komitmen Pengadilan Negeri Surabaya untuk memastikan bahwa hakim yang bertugas harus bersertifikasi lingkungan, bersih dan berintegrasi.
  2. Menuntut hakim bersertifikasi lingkungan yang memimpin gelaran sidang lingkungan Waduk Sepat.
  3. Menuntut Pemerintah Kota Surabaya untuk mencabut izin pembanguan perumahan Citraland di atas Waduk Sepat
  4. Menuntut Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembalikan, melindungi dan menjaga Waduk Sepat seperti fungsi semula, perlu diketahui Waduk telah ditutup tanah hampir separuhnya.
  5. Memerintahkan Kota Surabaya melindungi kawasan esensial seperti Waduk dan Ruang Terbuka Hijau melalui peraturan yang mencakup perlindungan dan pengehentian alih fungsi ruang hijau.

 

Adil dan Lestari

Selamatkan Waduk Sepat

 

Narahubung:

Wahyu Eka. S (Direktur ED WALHI Jatim)

082145835417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *