Tue. Jan 18th, 2022

Surat Terbuka untuk Walikota Batu

SURAT TERBUKA

Batu, 9 Desember 2021

Kepada

Ibu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M. Si.
Wali Kota Batu
di tempat
Dengan hormat,

Sehubungan dengan semakin rusaknya ruang hidup di Kota Batu yang ditandai dengan berkurangnya kawasan hijau dan mata air secara signifikan dalam rentang waktu kurang lebih 20 tahun belakangan, dengan ini kami menyatakan keresahan kami.

Atas dasar itu, kami membuat analisis yang berisikan catatan-catatan terkait kerusakan lingkungan yang semakin parah sekaligus potensi terjadinya kerusakan yang lebih besar. Kami berusaha mengulas kerusakan yang terjadi dalam rentang waktu kurang lebih 20 tahun belakangan. Dalam catatan itu, kami melihat banyak sekali kerusakan yang terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Kota Batu yang tidak pro terhadap masyarakat dan lingkungan Kota Batu.

Kami menemukan banyak kejanggalan, terutama dalam hal perizinan yang tidak sesuai prosedur ataupun potensi-potensi korupsi lainnya. Hal itu menurut kami menyebabkan pembukaan lahan secara serampangan yang tidak berdasarkan analisis pada dampak yang akan ditimbulkan. Gairah Pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai pusat pariwisata, menimbulkan kerusakan besar baik dari sisi lingkungan maupun manusianya. Masyarakat Kota Batu yang pada awalnya adalah masyarakat agraris, dengan ciri khas yang menggantungkan hidup kepada kekayaan alam Kota Batu, hari ini dipaksa berubah menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa.

Banyak dari masyarakat Kota Batu yang tidak siap akan hal itu. Pada akhirnya, terjadi gentrifikasi yang mengakibatkan perpindahan secara gradual masyarakat Kota menuju pinggiran Kota. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan yang semakin meluas. Tetapi, berdasarkan hasil analisis kami, hal itu terjadi dengan didahului adanya prakondisi, yaitu alih fungsi lahan dari pertanian, ruang terbuka hijau, dan seterusnya, menjadi bangunan baru yang difungsikan untuk kepentingan ekonomi pariwisata.

Kami mencatat banyak bangunan Hotel dan Objek Wisata Buatan yang berdiri di area bukan kawasannya. Hal tersebut yang seharusnya dicegah dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah, selama ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Batu. Alih-alih mencegah, kami rasa Pemerintah Kota Batu justru sengaja membiarkan adanya alih fungsi tersebut.
Dalam hal ini, kami menduga telah terjadi persekongkolan jahat antara Pemerintah Kota Batu dengan sejumlah pengusaha, dengan kepentingan utama mendapatkan kemudahan dalam pengurusan izin.

Di titik ini, kami menyimpulkan bahwa dugaan korupsi politik yang mungkin terjadi untuk mempermudah pemberian izin ataupun pembiaran alih fungsi lahan, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin parah. Untuk membuktikan itu, kami rasa kejadian bencana banjir pada tanggal 4 November lalu dapat menjadi contoh.

Menurut catatan walhi, banjir yang terjadi pertama-tama disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Deforestasi menjadi penyebab utamanya. Akibatnya, terjadi fluktuasi dalam siklus dan debit hujan di Kota Batu. Dengan situasi tanah yang kehilangan area resapan, hujan deras tidak lagi mampu ditampung. Alhasil, terjadi banjir bandang yang memberikan dampak kerugian di beberapa desa di kecamatan Bumiaji. Kerugian yang kami maksud bukan saja berupa kerugian materil, tetapi imateril bahkan jiwa.
Kedua, alih fungsi hutan lindung menjadi pertanian di lereng gunung arjuno. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, banyak masyarakat yang tidak mampu bersaing hidup dalam ruang ekonomi jasa, berpindah ke wilayah yang masih memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian. Dalam hal ini, lereng gunung arjuno yang masih menyediakan tempat menjadi salah satu pilihan. Telah terjadi ruralisasi bersamaan dengan urbanisasi di pusat Kota Batu. Menurut kami, ini adalah cara masyarakat dalam mempertahankan hidupnya. Sebab, hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah terlebih dahulu terjadi penyempitan ruang hidup di Kota Batu. Bukan saja wilayah pertanian, bahkan hutan dan kawasan lingkungan lain seperti sungai dan sumber mata air menjadi korban dari penyempitan ruang hidup ini.

Masyarakat Kota Batu yang masih banyak menggantungkan kebutuhan hidupnya pada alam, mendapatkan ancaman yang begitu besar dari kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berpihak itu. Dalam kondisi yang seperti ini, kerusakan dari lingkungan yang menunjang hidup masyarakat, merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu.

Secara lebih jauh, kami akan memaparkan hasil analisis kami, dengan tujuan Ibu Wali Kota bersedia menggunakan analisis ini untuk mengubah dan memperbaiki lingkungan Kota Batu menjadi lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *