Thu. May 19th, 2022

SURAT TERBUKA: Hentikan Kriminalisasi Warga Pakel, Cabut HGU PT Bumi Sari

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Menteri ATR/BPN, KAPOLRI, Komnas HAM, KAPOLDA Jawa Timur, Kapolresta Banyuwangi, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh warga Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi bukanlah sebuah tindakan kejahatan, tetapi merupakan upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka.

Perlu diketahui bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah dijamin dalam UUD 1945 (pasal 33), UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agaria, dan TAP MPR IX Tahun 2001 yang menegaskan bahwa negara menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya melalui landreform atau perombakan struktur kepemilikan lahan dan distribusi lahan kepada mereka yang tak memiliki tanah untuk keberlangsungan hidup rakyat.

Secara hukum apa yang diperjuangkan oleh warga Pakel sangatlah mendasar. Mayoritas penduduk di desa tersebut merupakan petani yang tak memiliki lahan (tunakisma), adapun yang memiliki lahan hanya segelintir, bahkan beberapa harus membeli di luar wilayah mereka. Karena di wilayah Pakel hampir seluruh wilayahnya telah diblok untuk perkebunan PT Bumisari yang mengklaim mendapatkan izin, padahal HGU mereka diketahui hanya berada di Songgon, dan Kluncing, Kabupaten Banyuwangi.

Selain dikuasai perusahaan perkebunan PT Bumi, sebagian besar lahan dan kawasan di Pakel juga dikuasai oleh Perhutani, sehingga dampaknya banyak warga Pakel merupakan kelompok rentan yang mayoritas diisi oleh tunakisma dan petani gurem yang sebagian besar juga harus menjadi buruh perkebunan dan bekerja di Perhutani berpuluh-puluh tahun, tentu dengan upah yang kecil.

Perjuangan hak atas tanah oleh warga Pakel sudah berlangsung cukup lama, dimulai dari era kolonial Belanda hingga masa sekarang. Namun kerap kali perjuangan mereka selalu dihadapkan dengan moncong senjata, dan berbagai intimidasi dan tindak kekerasan oleh aparat keamanan negara.

Puncaknya, untuk sedikit mengubah penderitaan dan penindasan yang telah mencapai 1 abad itu, mereka memilih jalan untuk melakukan aksi pendudukan lahan kembali pada 24 September 2020 dan terus berlangsung hingga saat ini. Namun, lagi-lagi aksi warga Pakel itu kembali berujung pahit. Sedikitnya hingga November 2021, terdapat 11 warga Pakel mengalami kriminalisasi. Bahkan 2 warga diantaranya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Banyuwangi dengan tuduhan telah menduduki kawasan secara ilegal di kawasan perkebunan PT Bumi Sari. Mereka adalah: Sagidin (tersangka), Muhadin (tersangka), Solihin, Isbiryanto, Asmora, Harun, Suwarno, Julia, Sulistiyono, Min Slamet, dan Ahmad Usnan.

Dan yang terbaru pada Desember 2021, 2 warga anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel (Tumijan dan Misto) juga dikriminalisasi dengan tuduhan telah melakukan dugaan pelanggaran pasal 47 (1) UU 18/2004 tentang Perkebunan dan pasal 170 (1) serta pasal 406 (1) KUHP. Dengan dimikian setidaknya sudah ada 13 warga anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel yang dikiriminalisasi dalam kurun waktu tahun 2020-2021.

Aksi-aksi tersebut terus dilakukan sebagai bentuk kekecewaan di mana negara seharusnya hadir dan membela petani Pakel, namun sebaliknya malah melupakan mandat UUD 1945 dan UUPA 5/60. Sehingga dalam konteks ini aksi warga Pakel tersebut harus dimaknai sebagai sebuah tindakan merebut hak mereka yang dijamin dalam regulasi, karena lalainya negara dalam memenuhi dan menjamin hak dasar warga negara.

Selain kerap menghadapi kriminalisasi dari Polresta Banyuwangi dan berbagai ancaman serta intimidasi dari berbagai pihak, perjuangan warga Pakel untuk mendapatkan informasi-dokumen publik (dokumen HGU PT Bumi Sari) juga dihalang-halangi oleh BPN Banyuwangi. Terkait hal ini, tim hukum warga Pakel sedang mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik (KIP), Jawa Timur. Saat ini PT Bumi Sari juga menggugat Kepala Desa Pakel di PTUN Surabaya karena dianggap turut berpihak pada perjuangan warganya.

Maka merujuk pada kronologi perjuangan pakel (lihat lampiran), maka kami tim hukum warga Pakel yang berasal dari beberapa organisasi dan pengacara publik yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda) mengajak seluruh individu dan organisasi masyarakat sipil untuk bergabung dalam solidaritas seruan Surat Terbuka ini guna menguatkan perjuangan warga Pakel, dengan tuntutan berupa:

  1. Mendesak Kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolresta Banyuwangi untuk mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal oleh PT Bumi Sari, dan menghentikan seluruh tindakan kriminalisasi terhadap warga Pakel.
  2. Mendesak Komnas HAM melakukan investigasi dan pengumpulan data secara langsung, terkait pelanggaran HAM yang menimpa perjuangan warga Pakel.
  3. Mendesak Kementerian ATR/BPN mencabut HGU PT Bumi Sari dan mendorong pengakuan hak atas tanah bagi warga Pakel.
  4. Menuntut ATR/BPN untuk membuka informasi tapal batas dan konsesi Perkebunan PT Bumi Sari kepada warga Pakel.
  5. Menuntut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Pemeritah Pusat untuk menjalankan mandat konstitusi dengan menjamin dan melindungi hak atas tanah warga Pakel.

 

Jawa Timur, 3 Januari 2022

Kontak: 0812-3183-4531

 

Hormat Kami,

Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria-Tekad Garuda

(LBH Surabaya, WALHI Jatim, ForBanyuwangi, LBH Disabilitas)

Penandatangan Surat Terbuka:

  1. LPR Kuasa
  2. KPA Jawa Timur
  3. Aliansi Selamatkan Malang Raya
  4. SAPAR (Syarekat Perjuangan Rakyat Padarincang) Banten
  5. Jogja Darurat Agraria
  6. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
  7. Aliansi Rakyat Trenggalek
  8. LBH Semarang
  9. JPIK
  10. PPLH Mangkubumi
  11. Kruha
  12. Kader Hijau Muhammadiyah (KHM)
  13. Sindikat Aksata
  14. Ni Timpal Kopi (Bali)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *