Thu. May 19th, 2022

Menagih Komitmen Tolak Tambang dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat di Kabupaten Jember

Catatan Kritis WALHI Jatim dan LPR KuaSA

Persoalan eksploitasi oleh industri ekstraktif di Pesisir Selatan maupun wilayah Kabupaten Jember secara lebih luas belum menjadi perhatian bagi eksekutif dan legislatif. Hal ini terlihat dari manuver Pemkab dan DPRD dalam pembahasan RPJMD 2021-2026 serta wacana revisi RTRW Kab Jember, yang kami lihat belum berkomitmen secara penuh menjalankan aspirasi masyarakat terkait penolakan tambang. Sekaligus tidak serius melanjutkan warisan komitmen dari pemerintah sebelumnya. Mengapa ini menjadi perhatian serius? Sebelum memberikan catatan, kami ingin sedikit bertutur mengenai penolakan masyarakat terhadap pertambangan di wilayah mereka.

Di pesisir selatan Jember, warga juga terus dikhawatirkan oleh rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh PT Agitka Dwisejahtera atau PT ADS di Desa Paseban Kecamatan Kencong, Jember.  PT ADS adalah pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindutrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember Nomor : 541.3/038/411/2013 dengan luas konsesi 469.80 hektar. Dalam kajian kami, rencana pertambangan di Desa Paseban mengancam 301 Rumah dan 197,05 Ha lahan pertanian karena masuk dalam peta lokasi izin pertambangan PT Agtika Dwisejahtera (ADS). Artinya, rencana pertambangan pasir besi di pesisir Jember telah nyata mengancam ruang hidup serta penghidupan masyarakat.

Pada tahun 2016, selama penolakan terjadi terdapat 7 orang warga dikriminalisasi. Warga dituduh melakukan penghadangan aktivitas survey yang dicurigai untuk pertambangan pasir besi. Putusan untuk 7 orang bervariasi antara 8-10 bulan. Penolakan berhasil memaksa Bupati dan DPRD Kabupaten Jember menghentikan rencana pertambangan di Paseban. Namun konsesi yang ditolak hingga kini masih ada di ESDM dan belum dicabut. Akibatnya PT. ADS sempat memaksa masuk dan memicu konflik dengan warga. Saat ini PT. ADS statusnya masuk daftar tambang yang direview izinnya oleh Kementrian ESDM namun belum dihapuskan konsesinya. Apabila Pemerintah Kabupaten Jember memang benar-benar komitmen menolak rencana pertambangan pasir besi seperti yang selama ini disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya berani mengambil sikap untuk mendorong dan mengawal pencabutan IUP Operasi Produksi PT ADS.

Selain pasir besi, pada tahun 2018 masyarakat Jember utama Silo juga digegerkan dengan  pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi emas melalui Keputusan Menteri ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, dengan luasan 4032 Hektar. Penetapan WIUP memicu demonstrasi besar di periode bulan November dan Desember oleh warga yang menolak keberadaan tambang emas di wilayah mereka. Gelombang demonstrasi ini pada akhirnya berhasil memaksa Bupati Jember untuk mengirim surat dan audiensi terkait pencabutan WIUP kepada Kementrian ESDM, karena Gubernur tidak lagi memiliki wewenang. Aspirasi penolakan dari masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember ini kemudian ditanggapi Kementerian ESDM dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM No 23 K/MEM/2019 tentang perubahan atas Kepmen Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 yang membatalkan WIUP Blok Silo. Namun sampai hari ini, dalam Minerba One Map Indonesia peta WIUP Blok Silo belum dihapus.

Sekelumit catatan ini menujukkan bahwa keberadaan pertambangan benar-benar ditolak oleh masyarakat, karena akan berpotensi menimbulkan kerentanan dan kerawanan. Karena dalam peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Jember telah disebutkan bahwa wilayah pesisir selatan Jember merupakan kawasan rentan bencana dengan tingkat menengah dan tinggi (warna merah tinggi dan kuning menengah), dengan adanya privatisasi ruang-ruang pesisir diprediksi akan meningkatkan kerentanan dan menurunkan daya adaptasi lingkungan untuk memulihkan diri dari situasi darurat. Selain itu masyarakat yang paham bahwa kawasan pesisir selatan Jember merupakan ruang yang memiliki keanekargaman hayati, di mana ketika itu hancur maka dampaknya secara jangka panjang akan sangat merugikan. Seperti diketahui wilayah pesisir selatan dari Nusa Barung sampai pesisir menuju arah Lumajang dan Banyuangi merupakan kawasan di mana penyu singgah, di sana terdapat burung-burung lokal yang sudah mulai jarang. Salah satunya adalah burung Trulek Jawa yang menurut data International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) jumlahnya tinggal 49 individu atau sangat kritis. Hancurnya kawasan selatan Jember sama saja dengan menghilangkan identitas Jember sebagai kabupaten yang sangat kaya akan keanekaragamannya. Dengan adanya tambang, tentu akan menghilangkan keanekargaman tersebut, serta turut memperentan kehidupan masyarakat di sekitar pesisir selatan.

Sementara di wilayah Silo masyarakat sedang dihadapkan pada persoalan konflik agraria yang berlarut-larut, di mana masih banyak petani yang tersisih dengan adanya HGU perkebunan besar seperti PTPN XII dan juga berada dalam cengkraman kawasan kelola Perhuani. Mereka tengah berjuang dalam ketidakpastian wilayah tenurial, dan masuk dalam kelompok tunakisma. Tetapi persoalan tersebut ditambah bebannya dengan menetapkan wilayah Silo sebagai wilayah pertambangan emas yang memiliki daya destruktif tinggi, karena akan merusak ekosistem seperti struktur geologi, menghancurkan kawasan hutan serta meningkatkan emisi karbon. Hal ini setali tiga uang dengan pembiaran eksploitasi karst di Puger oleh aneka pertambangan, membiarkan ekonomi ekstraktif yang tidak berkelanjutan dengan mengancam ketersediaan air dan eksistensi kawasan geologi karst.

Berangkat dari konteks tersebutlah kami memberikan catatan merah pada Pemerintah Jember:

  1. Mengenai penyusunan RPJMD 2021-2026 dan rencana penyusunan RTRW Kabupaten Jember yang tidak sensitif ruang dan ekologis. Selain itu aneka penyusunan tersebut tidak partisipatif dan sangat teknokratis, karena tidak berangkat dari masyarakat serta situasi kenyataan lapangan. Jika berbicara ekonomi, merujuk pada data Pemkab Jember di dalam nilai PDRB 2016-2020 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi yang teratas daripada pertambangan di mana mereka dapat menghasilkan 30 miliar rupiah per tahun dibandingkan perambangan yang hanya 3 miliar per tahun. Potensi phase out atau keluar dari pertambangan sangat besar melihat potensi ekonomi hijau “green economic” seperti pertanian, pengelolaan hutan berkelanjutan dalam agroforestry, perikanan hingga perkebunan masyarakat. Sehingga berbicara Jember menjadi inovator dalam green economic dan green job yang konsekuen dengan rencana perlawanan terhadap perubahan iklim sangat besar. Bahkan dalam pembuatan RPJMD ataupun rencana RTRW belum ada KLHS dan kajian akademis yang komprehensif, partisipatif dan akuntabel (pelibatan, terbuka dan mengedepankan dialog, membangun kritik dan pengakomodasian saran).
  2. Ruang demokrasi tidak terbuka, kritik dan saran tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari setiap proses penyusunan regulasi dan pembuatan kebijakan yang tertutup. Akses informasi pun tidak luwes dan cenderung tidak terbuka. Hal ini terlihat dari aneka protes yang dijalankan oleh masyarakat terkait RPJMD dan RTRW, khususnya ancaman aksi besar oleh masyarakat Silo.
  3. Pemkab Jember tidak berkomitmen mengawal serius pencabutan izin tambang di Silo yang meskipun WIUP Blok Silo sudah dicabut namun sampai hari ini petanya masih tercantum dalam Minerba One Map Indonesia.
  4. Pemkab Jember tidak berkomitmen terhadap penolakan tambang pasir besi di Paseban. Sampai hari ini IUP Oprasi Produksi PT Agtika Dwisejahtera yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember belum dicabut. Padahal mandat masyarakat tidak pernah hilang meski berganti pemimpin. Belum ada komunikasi atau usahan Pemkab atau DPRD Jember untuk menekan pemerintah pusat mencabut konsesi di Silo dan Paseban.
  5. Pemkab Jember juga tidak memiliki visi penertiban dan mereview tambang galian C baik legal maupun ilegal, malahan pernyataan dari bupati mau melegalkan yang ilegal. Padahal galian C ini meski kecil tapi masif dan destruktif. Sehingga perlu dilihat dan ditindak, selain itu juga perlu mitigasi dengan mengarahkan masyarakat di pertambangan ke ekonomi non tambang yang lebih hijau.

Berikut catatan kami terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang terbaru, kami mengharapkan ini menjadi pelajaran bersama demi mendorong perubahan di Jember yang lebih hijau dan berkelanjutan. Karena persoalan ekologi dan masyarakat adalah yang paling utama daripada sekedar ekonomi elite yang menguntungkan segelintir orang. Kami juga mengarapkan Pemerintah Jember lebih terbuka, partisipatif dan berpijak pada realitas, ilmu pengetahuan dan tentu suara masyarakat.

 

Contact Person

Usman (Manajer Advokasi Masyarakat WALHI Jawa Timur)

081231834531

Gandis Nanda (Ketua Bidang Gerakan dan Kampanye LPR KuaSA)

082230386295

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *