Thu. May 19th, 2022

Menambah Beban Bencana Pada Bencana Lumpur Lapindo

Siaran Pers

Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (PoskoKKLuLa)

 

 

Pengantar

Belakangan marak beredar di media tentang penemuan kandungan “tanah jarang” (rare earth) dan “lithium” dalam lumpur Lapindo. Pemberitaan itu merupakan kelanjutan dari beragam upaya komodifikasi lumpur Lapindo, sebelumnya wacananya adalah pembuatan batu bata dari lumpur ataupun pemanfaatan lumpur untuk bahan bangunan. Dalam setiap pemberitaan itu, potensi marabahaya diabaikan. Media membingkai penemuan yang terakhir sebagai “harta karun”. Para ilmuwan menjadikan kawasan lumpur Lapindo sebagai semacam “laboratorium” dan mengabaikan keberadaan masyarakat dan dimensi sosial-budaya yang melekat padanya.

Beberapa poin kunci

  • Informasi tentang hasil penelitian dan upaya pengelolaan jangka panjang terhadap kawasan semburan lumpur Lapindo tidak tersampaikan pada warga yang tinggal di sekitarnya. Sejak era BPLS (dibentuk 2007, dibubarkan pada 2019, dan digantikan oleh PPLS), informasi tentang agenda-agenda negara untuk kawasan tersebut selalu merupakan misteri bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Bahkan sebelum semburan mayoritas warga tidak mengetahui bahwa kawasan Porong yang padat huni itu ditentukan sebagai lokasi eksplorasi migas berisiko tinggi. Saat ini, kegiatan eksplorasi masih dilakukan di beberapa sumur.
  • Bingkai media dan wacana “harta karun” yang dilekatkan pada berita-berita tentang lumpur Lapindo dilakukan untuk terus menggeser wacana “bencana/kecelakaan industri”. Sebelumnya, wacana yang didorong adalah “bencana alam”. Pemberitaan semacam ini semakin mengalihkan perhatian dan opini publik dari persoalan inti kasus lumpur Lapindo, yaitu buruknya tata kelola industri migas di republik ini dan ketidaksiapan semua pihak ketika terjadi kecelakaan prosedural yang berujung pada dampak fatal bagi lingkungan dan manusia.
  • Jurnalis/media dan pemerintah tidak tertarik untuk mengetahui kondisi terkini dari lingkungan dan warga terdampak lumpur Lapindo. Baik mereka yang sudah pindah ke tempat barunya, maupun mereka yang masih bertahan hidup di sekeliling pusat semburan. Padahal, perhatian warga saat ini lebih berfokus pada kondisi lingkungan (air, udara, dan tanah) yang kian memburuk, persoalan kesehatan, dan juga dampak sosial-ekonomi pasca semburan lumpur Lapindo.
  • Pada September 2021, Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (Posko KKLuLa) melakukan pemantauan kualitas air di 16 titik pantau di sepanjang Kali Porong dan Irigasi Porong. Sampel air diujikan di Laboratorium Perum Jasa Tirta I, Mojokerto. Hasil uji lab disandingkan dengan regulasi pemerintah, yaitu PP 82/2001 tentang Pengelolaan Air Kelas I dan Permenkes 492/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Hasilnya menunjukkan mayoritas air di titik pantau tercemar berat dan hanya sebagian kecil yang tercemar sedang. Tidak ada air yang masuk dalam kategori aman.
  • Pengamatan awam terhadap air sumur tanah di sekitar pusat semburan menunjukkan bahwa air tidak bisa digunakan untuk konsumsi. Air berbau karat, berwarna keruh coklat-kekuningan, dan berasa asin. Banyak warga mengeluhkan menderita gatal-gatal di kulit setelah mereka menggunakan air untuk mandi. Saat ini, pemenuhan air bersih didapatkan dengan membeli dari penjual air (jerigen), membeli air isi ulang, ataupun membeli air kemasan bermerek. Sementara itu, tidak semua kawasan di sana terjaring oleh sistem air perpipaan (PDAM). Perilaku semacam ini tentu saja berdampak pada ekonomi warga, pengeluaran ekstra untuk mendapatkan air bersih.
  • Pada Oktober 2021, Posko KKLuLa bersama dengan Perkumpulan EUTENIKA melakukan uji lab terhadap 4 (empat) air sumur tanah dan 8 (delapan ) air jerigen yang biasa digunakan warga Desa Glagah Arum, Porong. Hasil uji lab menunjukkan bahwa berdasarkan Permenkes RI 32/2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi air di keempat sumur yang diambil sampelnya berada dalam status tercemar ringan. Parameter pencemar yang berhasil dideteksi melampaui batas baku mutu oleh pemerintah, antara lain: tingkat asam/basa (pH), zat organik terlarut (BOD), zat padat terlarut (TDS), dan kandungan deterjen. Sementara itu, berdasarkan Permenkes 492/2010 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, uji lab terhadap air jerigen menunjukkan bahwa 7 (tujuh) dari 8 (delapan) air jerigen yang biasa dikonsumsi warga statusnya tercemar ringan. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan air jerigen tercemar, antara lain: 1) kualitas dari sumber pengambilan air; 2) tangki pengiriman dan penyimpanan air, dan 3) pembusukan bahan organik dalam air sehingga air cenderung bersifat asam.
  • Dengan dukungan dari JANNI (Japan NGO Network for Indonesia) dan ERCA (Japan Fund for Global Environment), PoskoKKLuLa melakukan pemantauan senyawa H2S dan polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) pada udara di sekitar pusat semburan. Pemantauan menggunakan alat pendeteksi udara digital (Gastech 400FT) dan anemometer multiguna. Hasil pemantauan bulanan pada tahun 2021 menunjukkan tingginya kandungan PAH di 8 (delapan) titik pantau. Sayangnya, Gastech tidak bisa mengidentifikasi jenis PAH yang berhasil diidentifikasi di udara. Perlu diketahui, PAH bersifat karsinogenik. Bila dihirup terus-menerus akan mengendap di paru-paru dan memicu kanker.
  • Kegelisahan dan kecemasan warga terdampak lumpur Lapindo saat ini mengerucut pada semakin bertambahnya persoalan kesehatan yang dihadapi. Warga terdampak lumpur Lapindo mesti melakukan proses pembaruan data penerima bantuan kesehatan yang selama ini mereka terima. Sama seperti warga tidak terdampak, mereka harus berproses untuk dilakukan verifikasi data, baik di lokasi baru maupun bagi warga yang masih di lokasi desa yang dianggap tidak terdampak.
  • Persoalan lain tentu terkait dengan keputusan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menghapus desa dan kelurahan yang terdampak lumpur Lapindo. Warga Siring berharap lahan aset eks desa Siring sebelum menjadi kelurahan Siring bisa digunakan untuk pemukiman warga yang tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal. Demikian halnya dengan kepastian jaminan sosial, warga berharap ada transfer data dari Siring ke kelurahan Gedang secara otomatis.

 

Penutup

Warga yang terkena dampak lumpur Lapindo, baik secara langsung maupun tidak langsung, membutuhkan “teman” untuk bertahan bersama kondisi yang ada. Warga membutuhkan informasi terbaru dan relevan tentang situasi yang mereka hadapi sehari-hari. Bagaimanapun juga, warga harus membiasakan diri untuk bertahan pada situasi semacam itu.

Pada 29 Mei 2014 lalu, Joko Widodo menyampaikan narasi “negara harus hadir dalam kasus Lapindo”. Akan tetapi, kehadiran negara sebatas menjadi tukang talang bagi sebagian dari korban lumpur Lapindo. Masih banyak persoalan lain akibat lumpur Lapindo yang belum tersentuh/disentuh oleh pemerintah sampai saat ini. Warga meminta negara berhenti hadir dalam rangka mengeksploitasi lingkungan dan masyarakat, dan mulai hadir sebagai teman untuk memeriksa, memantau dan memulihkan segala macam kerusakan yang ditimbulkan oleh PT Lapindo Brantas. Negara diminta hadir untuk menjamin keberlangsungan sumber-sumber penghidupan generasi yang akan datang dari para korban lumpur Lapindo.

Contact Person

Bambang Catur Nusantara (PoskoKKLula)

081336607872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *